Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Kamis (25/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak dilakukannya audit terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta pemerintah meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran publik.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyoroti pelaksanaan Program MBG yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menilai program dengan anggaran besar tersebut perlu diawasi secara ketat karena muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di daerah.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian, mulai dari kualitas makanan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu. Massa menilai persoalan-persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program yang disebut sebagai salah satu program strategis nasional.

Dalam aksi itu, Aliansi Lampung Bersatu menyampaikan delapan tuntutan. Salah satunya meminta audit investigatif independen terhadap pelaksanaan MBG dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung. Selain itu, mereka mendesak BGN dan pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, serta sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.

Massa juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan. “Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu,” demikian salah satu poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi.