Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rekanan Kontraktor Jakarta Utara menggelar aksi damai di lantai 12 Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Sudin PRKP) Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (2/7/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar Gubernur DKI Jakarta mencopot Kepala Sudin PRKP Jakarta Utara, Ir. Suharyanti, M.T. Mereka juga menyatakan menolak praktik yang disebut sebagai monopoli dalam proses pengadaan pekerjaan di lingkungan Sudin Perumahan Jakarta Utara.

Perwakilan massa, Jumintar Silaen dan Maurits Sitinjak, SE, mengatakan telah mengikuti proses pengadaan pekerjaan di Jakarta Utara selama puluhan tahun. Namun, mereka mengaku belakangan merasakan adanya perubahan pola pelayanan dan menilai akses pelayanan semakin tertutup.

Selain itu, massa menyampaikan dugaan adanya pengaturan dalam penentuan vendor pada proses mini kompetisi. Mereka juga mempertanyakan hasil lelang salah satu proyek di kawasan Ancol yang menurut mereka dimenangkan oleh penawar dengan nilai lebih tinggi setelah dilakukan lelang ulang.

Dalam orasi, massa turut menyoroti dugaan bahwa beberapa paket pekerjaan dimenangkan oleh perusahaan tertentu yang dinilai memiliki kedekatan dengan pejabat terkait. Mereka juga menyebut adanya dugaan satu orang memperoleh dua kegiatan di lokasi yang sama dengan inisial I.S, serta mempertanyakan kemungkinan seorang tenaga ahli berada di lokasi yang sama dengan perusahaan yang sama.

Massa menyatakan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum apabila dibutuhkan. Mereka juga mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengadaan di lingkungan Sudin Perumahan Jakarta Utara guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sudin PRKP Jakarta Utara, Ir. Suharyanti, belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (2/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.