Di tengah rasa tak berdaya yang dirasakan banyak orang saat mengikuti kabar dari Gaza, gerakan boikot kembali menguat sebagai salah satu bentuk aksi sipil yang paling nyata. Dari keputusan individu di depan rak belanja hingga tekanan yang masuk ke ruang-ruang kebijakan, boikot—bersama divestasi dan dorongan sanksi—dipandang para pendukungnya sebagai cara nonkekerasan untuk menuntut perubahan.

Salah satu gambaran yang kerap disebut dalam pembahasan ini terjadi pada akhir Agustus 2025 di sebuah kota pesisir di Irlandia. Seorang pekerja supermarket, yang mengaku tak lagi mampu memisahkan pekerjaannya dari gambar-gambar kehancuran di Gaza yang ia lihat setiap hari, mula-mula memperingatkan pelanggan tentang asal sebagian buah dan sayur. Ia kemudian menolak memindai dan menjual produk-produk tersebut. Tindakan itu menyebar dan menjadi simbol bagaimana keputusan kecil warga biasa dapat memicu solidaritas yang lebih luas.

Gerakan yang dikenal dengan singkatan BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) disebut terus berkembang sebagai kanal solidaritas global. Dalam narasi pendukungnya, BDS menawarkan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan banyak orang ketika mereka menilai lembaga internasional bergerak lambat dan para pemimpin dunia tidak merespons memadai.

Akar gerakan dan inspirasi Afrika Selatan

Seruan BDS, sebagaimana dicatat dalam tulisan ini, berawal pada 2005 ketika 170 organisasi masyarakat sipil Palestina—termasuk serikat buruh, jaringan pengungsi, organisasi perempuan, dan badan sipil lain—mengajak komunitas internasional menggunakan tekanan ekonomi, budaya, dan politik secara damai agar Israel mematuhi hukum internasional.

Model yang kerap dijadikan rujukan adalah gerakan anti-apartheid Afrika Selatan pada dekade 1980-an, ketika boikot produk, investasi, serta pembatasan partisipasi olahraga dan budaya disebut menjadi salah satu faktor penekan terhadap rezim apartheid. Dalam kerangka itu, BDS mengusung tiga tuntutan: mengakhiri pendudukan, memberikan kesetaraan penuh bagi warga Palestina di dalam Israel, serta menghormati hak kembali pengungsi sesuai hukum internasional.

Gerakan ini juga menyatakan sejak awal bahwa mereka bersifat nirkekerasan dan anti-rasis, serta menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk antisemitisme dan Islamofobia. Para pendukungnya menekankan bahwa tekanan yang digunakan bersifat moral dan ekonomi, bukan kekerasan fisik.

Dari boikot konsumen hingga kebijakan institusi

Dalam praktiknya, BDS bekerja di beberapa tingkat. Pada level individu, ada boikot konsumen—keputusan untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang dinilai terlibat dalam pendudukan. Di era digital, langkah ini disebut semakin mudah melalui aplikasi seperti Boycat yang dilaporkan memungkinkan konsumen memindai barcode dan mengecek status produk.

Pada level institusi, terdapat divestasi, yakni dorongan agar universitas, dana pensiun, gereja, atau pemerintah kota menarik investasi dari perusahaan yang dianggap terkait. Level berikutnya adalah sanksi, berupa dorongan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan resmi—misalnya pembatasan perdagangan dengan permukiman ilegal atau penghentian penjualan senjata.

Tulisan tersebut menggambarkan target kampanye yang menyasar perusahaan di sektor energi, teknologi, logistik, dan persenjataan. Tujuannya, menurut pendukung gerakan, adalah mengubah keterlibatan dalam pendudukan dari sesuatu yang menguntungkan menjadi mahal secara reputasi dan finansial.

Klaim dampak dan contoh kebijakan

Soal dampak, tulisan itu mengingatkan bahwa sebagian klaim efek ekonomi kerap dilebih-lebihkan. Namun, disebut ada capaian yang dinilai lebih konkret, terutama di ranah kebijakan.

Di Eropa, Slovenia pada Agustus 2025 disebut menjadi salah satu negara yang melarang impor barang yang diproduksi di wilayah pendudukan Israel. Spanyol disebut menyusul dengan dekret serupa yang mulai berlaku awal 2026. Kedua langkah itu digambarkan lahir, setidaknya sebagian, dari tekanan publik dan protes berkelanjutan. Di ranah akademik, mobilisasi mahasiswa dan staf universitas di Eropa dilaporkan mendorong Israel ke pinggiran program riset Horizon Uni Eropa.

Di sektor konsumen, tulisan itu menyebut contoh sebuah perusahaan minuman global yang dilaporkan mengalami penurunan penjualan di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk sekitar 23% di Bangladesh pada 2024. Contoh tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa pilihan kolektif konsumen dapat tercermin dalam laporan keuangan perusahaan.

Solidaritas melampaui boikot

Tulisan itu juga menekankan bahwa solidaritas global tidak hanya berbentuk boikot ekonomi. Bentuk lain yang disebut antara lain pawai besar di berbagai ibu kota dunia, mobilisasi kampus melalui perkemahan mahasiswa yang menuntut divestasi, serta misi kemanusiaan melalui jalur laut yang berupaya menembus blokade untuk membawa bantuan dan perhatian internasional ke Gaza.

Benang merahnya, menurut penulis, adalah penolakan untuk menjadi penonton pasif. Dalam kerangka tersebut, gerakan solidaritas dipandang sebagai cara mengembalikan rasa agensi warga biasa di tengah persoalan geopolitik yang besar.

Kontroversi dan respons politik

Di sisi lain, perdebatan mengenai BDS disebut tidak terhindarkan. Para pengkritik, termasuk pemerintah Israel dan sejumlah organisasi, menuduh BDS bersifat antisemit. Tuduhan ini dibantah oleh gerakan tersebut, yang menyatakan bahwa menyamakan kritik terhadap kebijakan negara Israel (anti-Zionisme) dengan kebencian terhadap orang Yahudi (antisemitisme) merupakan kekeliruan. BDS menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk rasisme, termasuk antisemitisme.

Disebut pula bahwa sejak 2015 pemerintah Israel dilaporkan mengalokasikan sumber daya signifikan untuk kampanye yang menggambarkan BDS sebagai antisemit dan mendorong langkah hukum terhadapnya. Sejumlah negara, termasuk mayoritas negara bagian di Amerika Serikat, disebut telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan melawan gerakan boikot ini.

Resonansi di Indonesia dan catatan kehati-hatian

Dalam konteks Indonesia, seruan boikot terhadap produk yang dikaitkan dengan dukungan kepada Israel disebut menyebar luas selama perang Gaza, baik di media sosial maupun percakapan sehari-hari. Tulisan itu menilai antusiasme tersebut mencerminkan solidaritas yang kuat, namun mengingatkan pentingnya ketepatan informasi.

Penulis menekankan perlunya membedakan target yang keterlibatannya terdokumentasi berdasarkan sumber kredibel dari informasi yang beredar tanpa verifikasi. Boikot yang keliru sasaran, menurut tulisan itu, berpotensi melemahkan kredibilitas gerakan dan dapat berdampak pada pekerja lokal yang tidak terkait dengan pendudukan.

Dari tindakan kecil ke tekanan yang lebih luas

Pada akhirnya, tulisan tersebut kembali pada simbol tindakan individu—seorang kasir yang menolak memindai produk—sebagai ilustrasi bagaimana keputusan personal dapat terhubung dengan arus tekanan yang lebih besar. Meski diakui bukan “tongkat ajaib” yang menghentikan kekerasan dalam semalam, boikot dipotret sebagai bentuk tekanan yang bekerja perlahan melalui akumulasi dan konsistensi, seraya mengulang pelajaran sejarah dari gerakan anti-apartheid Afrika Selatan.

Dalam bingkai itu, gerakan boikot dan solidaritas sipil dipahami sebagai upaya kolektif untuk menyatakan penolakan terhadap ketidakadilan—melalui pilihan konsumsi, suara politik, dan aksi publik—yang dijalankan oleh jutaan orang biasa.