Periode 22–28 Juni 2026 memperlihatkan dinamika menarik dalam respons publik terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah di media sosial. Secara umum, sentimen warganet tetap didominasi nada positif. Namun, distribusi perhatian menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda formal kedewanan dan isu-isu yang justru memicu interaksi tinggi, terutama ketika terkait kritik, demonstrasi, atau dugaan pelanggaran.
Dalam sepekan tersebut, tercatat 75 unggahan terkait DPRD Jawa Tengah dengan total 4.227 engagement. TikTok menjadi kanal paling dominan dengan kontribusi 64,35% dari total interaksi, meskipun hanya menyumbang 32% dari jumlah unggahan. Pola ini menegaskan bahwa daya jangkau dan keterlibatan audiens di TikTok jauh lebih besar dibanding kanal lain dalam periode pengamatan.
Dari sisi tema, topik reses dan serap aspirasi anggota DPRD Jateng menjadi yang paling banyak diunggah, yakni 12 postingan. Namun, keterlibatan yang dihasilkan relatif rendah, hanya 132 engagement. Sebaliknya, tema pelestarian budaya dan tradisi daerah mencatat performa paling menonjol. Meski hanya muncul dalam lima unggahan, konten terkait Festival Karangbolong berhasil mengumpulkan 2.093 engagement.
Sejumlah isu dengan porsi unggahan kecil juga mencatat perhatian besar. Aksi demonstrasi mahasiswa PMII di DPRD Jateng muncul dalam lima unggahan dan seluruhnya bernada negatif, dengan total 558 engagement. Selain itu, isu dugaan korupsi serta kekayaan pejabat daerah hanya muncul dalam satu unggahan, tetapi menghasilkan 584 engagement.
Materi substansi lain yang turut muncul selama periode ini meliputi kajian ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh DPRD, penegasan Komisi E bahwa pelaksanaan SPMB 2026 berjalan tanpa praktik “titip-menitip”, serta kegiatan penampungan aspirasi ASN. Pada level kabupaten/kota, isu AMP tersangka alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Batang tercatat 100% bersentimen negatif, meski hanya terdiri dari dua unggahan.
Dari sisi narasi dan framing, pola pemberitaan terbagi dalam dua kutub yang kontras. Aktivitas rutin seperti reses, sosialisasi kebijakan, dan kajian program cenderung dibingkai secara institusional dan prosedural—informatif namun minim elemen dramatis—sehingga daya tariknya relatif rendah. Sementara itu, konten terkait demonstrasi mahasiswa dan dugaan korupsi tampil dengan nuansa kritis yang lebih tajam, sejalan dengan kecenderungan media sosial yang lebih cepat merespons narasi konfrontatif dan isu akuntabilitas.
Konten budaya seperti Festival Karangbolong menunjukkan pola berbeda: dibingkai dengan narasi apresiatif dan kebanggaan daerah. Dalam periode ini, pendekatan tersebut terbukti efektif mendorong engagement organik tanpa bergantung pada kontroversi. Secara umum, tidak ditemukan indikasi framing yang secara eksplisit menyudutkan institusi DPRD Jateng secara menyeluruh. Isu negatif cenderung terlokalisasi pada topik atau figur tertentu, bukan diarahkan kepada lembaga secara umum.
Secara agregat, sentimen terhadap DPRD Jawa Tengah tercatat positif sebesar 85,33%, dengan sentimen negatif 10,67% dan netral 4%. Meski demikian, jika dilihat dari sisi engagement, porsi sentimen negatif mencapai 27,06%. Artinya, konten bernuansa negatif memperoleh perhatian yang lebih besar dibanding volumenya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu negatif yang jumlahnya terbatas tetap berpotensi membentuk kesan publik yang kuat karena mendapatkan interaksi tinggi.
Di sisi lain, penyebutan Ketua DPRD Jateng secara langsung tergolong minim, hanya dua unggahan. Rendahnya volume percakapan ini menunjukkan persepsi publik terhadap figur pimpinan tertinggi lembaga belum terbentuk kuat pada periode tersebut.
Temuan ini memiliki implikasi strategis bagi komunikasi kelembagaan DPRD Jawa Tengah. Isu dugaan korupsi dan kekayaan pejabat daerah, meski hanya muncul dalam satu unggahan, dinilai perlu dicermati karena berpotensi berkembang bila tidak direspons secara proaktif. Aksi demonstrasi mahasiswa juga menuntut kesiapan komunikasi agar posisi resmi lembaga tidak dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi.
Komisi E disebut perlu memberi perhatian lanjutan pada isu SPMB dan kajian ulang program MBG karena keduanya bersinggungan dengan fungsi anggaran dan legislasi terkait program strategis daerah. Sementara itu, rendahnya pembahasan tentang Ketua DPRD Jateng menjadi catatan tersendiri terkait kebutuhan peningkatan eksposur komunikasi personal.
Dari aspek kanal, dominasi TikTok dalam menghasilkan engagement mengindikasikan platform tersebut layak menjadi prioritas untuk menyampaikan narasi institusional dengan format yang lebih menarik. Dengan demikian, komunikasi terkait agenda formal tidak tertinggal oleh isu kritis atau konten seremonial semata.
Secara keseluruhan, pekan 22–28 Juni 2026 menunjukkan sentimen publik terhadap DPRD Jawa Tengah tetap positif. Namun, isu bernuansa kritis—seperti dugaan korupsi dan demonstrasi mahasiswa—memiliki daya tarik interaksi yang tidak sebanding dengan volumenya, sehingga memerlukan pemantauan dan respons komunikasi yang lebih responsif tanpa mengabaikan substansi pengawasan dan akuntabilitas.
