Pantauan percakapan publik di media sosial terkait DPRD Jawa Tengah pada periode 22–28 Juni 2026 menunjukkan sentimen yang secara umum tetap positif. Namun, distribusi perhatian audiens memperlihatkan kesenjangan antara agenda formal kedewanan dan isu-isu kritis yang justru memicu interaksi lebih tinggi, sehingga menjadi catatan penting bagi efektivitas komunikasi kelembagaan.
Selama sepekan tersebut, tercatat 75 unggahan terkait DPRD Jawa Tengah dengan total 4.227 engagement. TikTok menjadi kanal paling dominan dengan kontribusi 64,35% dari total interaksi, meski hanya menyumbang 32% dari jumlah unggahan. Temuan ini mengindikasikan bahwa platform tersebut memiliki daya jangkau dan daya tarik yang lebih kuat dibanding kanal lain dalam mendorong respons publik.
Dari sisi topik, unggahan terbanyak berkaitan dengan agenda reses dan serap aspirasi anggota DPRD Jawa Tengah, yakni 12 unggahan. Namun, topik ini hanya menghasilkan 132 engagement. Sebaliknya, isu pelestarian budaya dan tradisi daerah yang hanya muncul dalam lima unggahan justru mengumpulkan 2.093 engagement, terutama melalui konten Festival Karangbolong.
Sejumlah isu dengan porsi unggahan kecil juga mencatat perhatian publik yang besar. Aksi demonstrasi mahasiswa PMII di DPRD Jawa Tengah tercatat dalam lima unggahan dengan sentimen seluruhnya negatif, namun meraih 558 engagement. Sementara itu, isu dugaan korupsi serta kekayaan pejabat daerah hanya muncul dalam satu unggahan, tetapi menghasilkan 584 engagement.
Materi lain yang muncul dalam periode pemantauan mencakup kajian ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh DPRD, penegasan Komisi E bahwa pelaksanaan SPMB 2026 berjalan tanpa praktik “titip-menitip”, serta kegiatan penampungan aspirasi aparatur sipil negara (ASN). Pada level kabupaten/kota, isu AMP tersangka alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Batang muncul dalam dua unggahan dan tercatat 100% bersentimen negatif.
Dari sisi narasi dan framing, terdapat dua kutub utama. Aktivitas rutin kedewanan seperti reses, sosialisasi kebijakan, dan kajian program cenderung dibingkai secara institusional dan prosedural, bersifat informatif, dan minim elemen dramatis, sehingga daya tariknya relatif rendah. Sebaliknya, konten terkait demonstrasi mahasiswa dan dugaan korupsi dibingkai lebih kritis dan konfrontatif, yang lazimnya lebih mudah memicu interaksi di media sosial. Adapun konten budaya seperti Festival Karangbolong menampilkan framing apresiatif dan kebanggaan daerah, yang terbukti efektif menarik engagement tanpa unsur kontroversi.
Secara agregat, sentimen terhadap DPRD Jawa Tengah tercatat positif sebesar 85,33%, dengan negatif 10,67% dan netral 4%. Meski demikian, dari sisi engagement, porsi sentimen negatif mencapai 27,06%. Artinya, konten bernuansa negatif memperoleh perhatian yang tidak sebanding dengan volumenya dan berpotensi membentuk kesan publik lebih kuat dibanding proporsi kemunculannya di linimasa. Pada saat yang sama, percakapan yang menyebut Ketua DPRD Jawa Tengah secara langsung tergolong minim, hanya dua unggahan, sehingga persepsi publik terhadap figur pimpinan lembaga tersebut dinilai belum banyak terbentuk pada periode ini.
Temuan ini membawa implikasi strategis bagi komunikasi kelembagaan. Isu dugaan korupsi dan kekayaan pejabat daerah, meski hanya muncul dalam satu unggahan, dinilai berpotensi berkembang bila tidak direspons secara proaktif. Aksi demonstrasi mahasiswa juga menuntut kesiapan komunikasi agar posisi resmi lembaga tidak dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi. Selain itu, isu SPMB dan kajian ulang program MBG dipandang perlu perhatian lanjutan karena berkaitan dengan fungsi anggaran dan legislasi. Dari sisi kanal, dominasi TikTok dalam menghasilkan engagement menempatkan platform tersebut sebagai prioritas untuk menyampaikan narasi institusional secara lebih menarik.
Secara keseluruhan, sentimen publik terhadap DPRD Jawa Tengah pada pekan pemantauan ini tetap kondusif. Namun, tingginya daya tarik isu-isu kritis dibanding agenda formal menjadi catatan bagi perancangan komunikasi yang lebih responsif, sekaligus tetap menekankan substansi pengawasan dan akuntabilitas.
