Alokasi anggaran Rp 27 miliar untuk pengadaan sepatu siswa dalam program Sekolah Rakyat kembali menuai sorotan publik. Perhatian terutama tertuju pada harga satuan sepatu yang disebut mencapai Rp 700 ribu per pasang, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi belanja dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah.
Kementerian Sosial, yang menjalankan program tersebut, menyatakan seluruh pengeluaran ditujukan untuk kepentingan siswa. Menteri Sosial juga menegaskan penetapan harga Rp 700 ribu per pasang telah melalui proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah turut menyampaikan bahwa sepatu yang disediakan telah memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan, dengan pertimbangan daya tahan serta kenyamanan pemakai dalam jangka panjang. Namun, penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan keraguan sebagian masyarakat yang menilai masih ada peluang efisiensi.
Sejumlah pengamat dan masyarakat kemudian membandingkan harga pengadaan tersebut dengan harga sepatu sekolah di pasaran. Dalam perbandingan yang beredar, sepatu sekolah dengan kualitas baik disebut tersedia pada kisaran Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per pasang. Perbedaan kisaran harga ini memicu pertanyaan apakah selisih biaya dalam pengadaan pemerintah sebanding dengan nilai tambah yang diperoleh.
Perdebatan juga merembet pada isu yang lebih luas, yakni mekanisme pengadaan barang pemerintah. Sebagian kritikus menilai sistem pengadaan masih perlu didorong agar lebih kompetitif dan transparan, terutama untuk belanja yang menyentuh kebutuhan dasar siswa dalam program kesejahteraan.
Di tengah polemik, sejumlah lembaga pengawas independen dan organisasi masyarakat sipil disebut telah membuka dialog dengan Kementerian Sosial untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait proses pengadaan. Mereka mendorong pemerintah mempublikasikan informasi yang lebih lengkap, mulai dari spesifikasi produk, hasil evaluasi tender, hingga dasar penetapan harga akhir.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Indonesia. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
