Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan terhadap penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sinkronisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat investasi sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur bandara.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui sejumlah upaya, mulai dari sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hingga penguatan pengendalian tata ruang.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” kata Ossy usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Ossy menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan perlu didukung dengan integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Menurut dia, integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan akurasi dan keterpaduan perencanaan.
Dalam rapat tersebut, Ossy juga menekankan pentingnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan rapat koordinasi itu bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan daya saing serta kualitas layanan kebandarudaraan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, dan industri kreatif.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi sejumlah pejabat, antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
