Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/6).
Dalam pertemuan tersebut, Ossy menyatakan dukungan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat tata kelola kebandarudaraan nasional melalui aspek pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, dukungan itu dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) guna mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana.
Ossy juga menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan perlu didorong melalui integrasi data spasial lintas sektor, yang dikonsepkan sebagai one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang. Ia menyebut integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah dapat membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Rakor tersebut turut mengundang perwakilan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait. Di hadapan peserta rapat, Ossy mengingatkan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang. Ia menekankan bahwa pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, AHY menyampaikan tujuan utama pertemuan adalah memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Ia berharap partisipasi serta kerja sama aktif dari seluruh pihak terkait.
AHY meyakini upaya bersama dapat turut meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mengawal pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif, dengan manfaat yang diharapkan antara lain bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan industri kreatif, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Ossy hadir didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
