Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penataan pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Ossy menjelaskan, peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan sektor kebandarudaraan diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyediaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.
“Dukungan ATR/BPN dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Ia menilai, penguatan tata kelola kebandarudaraan juga membutuhkan integrasi data spasial lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Konsep ini dikenal sebagai one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Menurutnya, integrasi data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah diharapkan dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Selain itu, Ossy menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan, kata dia, perlu dimulai sejak tahap perencanaan, proses perizinan, hingga pelaksanaan pembangunan agar kawasan sekitar bandara berkembang sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Sementara itu, AHY mengatakan rakor tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan bandara yang profesional, modern, dan inklusif.
Menurut AHY, tata kelola kebandarudaraan yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor transportasi udara sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Ossy didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
