JAKARTA — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui optimalisasi sektor pertanahan serta sinkronisasi penataan ruang yang terintegrasi.
Pernyataan itu disampaikan Ossy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ossy menjelaskan kontribusi Kementerian ATR/BPN dijalankan melalui empat pilar utama. Pilar tersebut mencakup sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk menstimulasi investasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang secara berkala.
“Dukungan ATR/BPN dilakukan agar perkembangan kawasan di sekitar kebandarudaraan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sehingga mampu meminimalkan risiko pelanggaran tata ruang di masa mendatang,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola kebandarudaraan memerlukan integrasi data spasial lintas sektor melalui kebijakan satu acuan tata ruang atau one spatial planning policy. Integrasi tersebut meliputi penyatuan data spasial, data pertanahan, informasi geospasial, hingga sistem perizinan di tingkat daerah.
Menurut Ossy, ketersediaan data terintegrasi dinilai dapat memangkas birokrasi sehingga pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan berlangsung lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Pengendalian juga disebut perlu diterapkan secara ketat mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan regulasi untuk meningkatkan daya saing serta kualitas layanan bandara di Indonesia. Ia menilai sektor transportasi udara memiliki efek berganda bagi pertumbuhan wilayah.
“Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna menghadirkan berbagai manfaat nyata, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin, bersama perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
