Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan tujuh layanan prioritas untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pertanahan serta tata ruang kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan Agung menyebutkan, pada 2025 total volume ketujuh layanan tersebut mencapai 6.481.784 berkas atau setara 78 persen dari jumlah layanan.
Menurut Dalu Agung, tujuh layanan prioritas itu mencakup pengecekan sertifikat tanah dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, serta roya dengan SOP lima hari kerja.
Selain itu, layanan prioritas lainnya meliputi peralihan hak dengan SOP lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.
Dalu Agung menjelaskan, transformasi layanan berbasis elektronik telah menunjukkan hasil pada tiga kelompok layanan utama, yaitu hak tanggungan elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan peralihan elektronik. Ia menilai penyederhanaan proses bisnis pada layanan HT-El mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor yang terlibat, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.
Pada layanan informasi pertanahan, ATR/BPN mencatat permohonan pengecekan elektronik telah mencapai 17.821.694 layanan. Sementara itu, SKPT elektronik tercatat sebanyak 936.067 layanan dan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.
Adapun pada layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik Kementerian ATR/BPN paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat. Mekanisme ini disebut dapat mencegah terjadinya transaksi berulang yang beriktikad tidak baik.
Dalu Agung juga menyoroti perkembangan implementasi HT-El yang dinilai terus menunjukkan tren positif serta berkontribusi bagi ekosistem pembiayaan nasional. Ia mengatakan, hingga Juni 2026 telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur.
Nilai HT-El disebut meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2025, nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, sedangkan pada 2026 hingga Juni realisasinya telah mencapai Rp409,78 triliun. Dalu Agung menyatakan capaian tersebut menunjukkan digitalisasi hak tanggungan tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga mendukung kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik.
