Bandung—Juru bicara pemerintah dituntut semakin adaptif menghadapi dinamika komunikasi publik yang kian kompleks seiring perkembangan media digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Hal itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah bertema “Satu Pesan, Satu Suara, Dipercaya Publik” yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026).
Praktisi komunikasi Adita Irawati menilai media kini menjadi ruang kompetisi narasi yang dapat membentuk persepsi publik terhadap kebijakan maupun institusi pemerintah. Karena itu, juru bicara perlu menyadari bahwa setiap pernyataan berpotensi membentuk sudut pandang tertentu di masyarakat. “Media adalah ruang kompetisi narasi. Jangan sampai ketika menjalankan peran sebagai juru bicara justru membuka peluang munculnya framing yang dapat menimbulkan persepsi yang saling bertentangan,” ujar Adita.
Menurut Adita, pesan yang disampaikan kepada publik harus konsisten, akurat, dan selaras dengan kebijakan yang diwakili. Ia juga menekankan tantangan utama dalam berinteraksi dengan media bukan terletak pada pertanyaan wartawan, melainkan pada kualitas jawaban yang diberikan. “Tidak ada pertanyaan yang salah. Yang ada adalah jawaban yang salah. Wartawan bebas bertanya apa saja, dan tugas juru bicara adalah meresponsnya dengan baik,” kata mantan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tersebut.
Adita turut menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan komunikasi digital. Juru bicara pemerintah dinilai perlu memahami ekosistem media digital dan mampu menerapkan konsep digital messaging, yakni menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi pesan ringkas, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Ia menyebut semakin pendeknya rentang perhatian publik di media sosial menuntut penyampaian pesan yang efektif tanpa mengurangi substansi informasi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang menyampaikan bahwa perkembangan algoritma digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, menerima, dan menyebarkan informasi. Kondisi itu, menurutnya, menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif. “Era algoritma telah mengubah cara informasi diciptakan, disebarkan, dan diterima publik. Karena itu, humas pemerintah dan juru bicara harus memiliki cara pandang baru dalam menyusun strategi komunikasi,” ujar Rustika.
Rustika menjelaskan, survei Reuters Institute yang dirilis pada Juni 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi dari media berada pada angka 32 persen. Ia menilai temuan tersebut mengindikasikan perubahan signifikan dalam pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurut Rustika, masyarakat kini banyak memperoleh informasi pertama kali melalui aplikasi percakapan dan media sosial, termasuk TikTok. Ia menyebut sekitar 54 persen masyarakat mengakses berita melalui media sosial, sementara mayoritas mengonsumsi informasi dalam format video melalui platform seperti TikTok dan YouTube. “Sebanyak 70 persen masyarakat menerima informasi melalui platform berbasis video. Artinya, pemerintah harus mampu mengemas pesan yang mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan karakter media yang digunakan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, strategi komunikasi publik perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang. Pendekatan yang mengedepankan empati dinilai lebih efektif dibanding penyampaian informasi yang hanya berfokus pada data dan angka. “Ketika menyampaikan kebijakan, pemerintah perlu memahami konteks yang sedang dirasakan masyarakat. Empati menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif,” katanya.
Rustika juga menilai kemampuan membaca tren percakapan digital menjadi kompetensi penting bagi juru bicara pemerintah. Strategi komunikasi, menurutnya, perlu disusun berdasarkan pemetaan audiens, tingkat keterlibatan publik, serta karakteristik platform yang digunakan masyarakat. “Semua sudah berubah. Karena itu, strategi komunikasi pemerintah juga harus berubah agar pesan yang disampaikan tetap relevan, dipercaya, dan mampu menjangkau masyarakat secara efektif,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Nunik Purwanti menegaskan peran juru bicara pemerintah semakin strategis dalam menjaga dan membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Nunik menambahkan, keterbukaan informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menilai kebijakan pemerintah. Dengan pergerakan informasi yang sangat cepat, opini publik dapat terbentuk dalam waktu singkat sehingga diperlukan komunikasi yang responsif dan kredibel. “Juru bicara pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh, setiap informasi yang beredar dapat dijelaskan secara akurat, serta setiap aspirasi masyarakat dapat didengar dan diteruskan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan,” ujar Nunik.
Karena itu, ia menyebut pelaksanaan Bimtek Juru Bicara Pemerintah menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas para juru bicara dalam menghadapi tantangan komunikasi yang semakin kompleks. “Mari kita wujudkan komunikasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan pemerintahan yang semakin terbuka dan dipercaya publik,” tutup Nunik.
