Analis Politik Senior Boni Hargens menilai peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri bukan sekadar capaian institusional. Menurut dia, hal itu merupakan prasyarat penting bagi penguatan demokrasi Indonesia dan keberhasilan jalannya pemerintahan.
“Tanpa kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Boni dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Boni menyambut positif hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. Ia menilai angka tersebut menjadi bukti empiris bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalani proses reformasi, baik dari sisi kinerja operasional maupun budaya organisasi internal.
Ia juga mengaitkan capaian itu dengan sejumlah terobosan reformasi internal yang dinilainya dilakukan di era kepemimpinan Listyo Sigit. Boni menyebut konsep “Presisi” sebagai fondasi transformasi institusi yang tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga mendorong budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan,” kata Boni.
Di tengah gejolak aksi protes yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini, Boni menekankan pentingnya harmonisasi antara negara dan masyarakat. Menurut dia, stabilitas pemerintahan hanya dapat terjaga ketika terdapat keseimbangan antara otoritas negara dan partisipasi serta kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memposisikan Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental. Ia menilai kapasitas Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi variabel kunci yang menentukan stabilitas serta kredibilitas pemerintahan baru di mata publik domestik maupun internasional.
“Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepolisian itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh,” pungkasnya.
