Analis Politik Senior Boni Hargens menilai peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri tidak semata menjadi capaian institusional. Menurut dia, hal itu merupakan prasyarat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Tanpa kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Boni dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Boni menyambut positif hasil survei Litbang Kompas yang mencatat 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. Ia menilai angka tersebut sebagai bukti empiris bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serius menjalani proses reformasi, baik dari sisi kinerja operasional maupun budaya organisasi internal.
Ia juga mengaitkan capaian itu dengan sejumlah terobosan reformasi internal yang dinilai dilakukan di era kepemimpinan Listyo Sigit. Boni menyebut konsep “Presisi” yang diusung Kapolri sebagai fondasi transformasi institusional yang tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga mendorong budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan,” ujar Boni.
Di tengah gejolak aksi protes yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini, Boni menekankan pentingnya harmonisasi antara negara dan masyarakat. Menurutnya, stabilitas pemerintahan hanya dapat terjaga jika terdapat keseimbangan antara otoritas negara serta partisipasi dan kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memposisikan Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental. Ia menilai kemampuan Polri menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi variabel kunci yang memengaruhi stabilitas dan kredibilitas pemerintahan baru di mata publik, baik domestik maupun internasional.
“Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepolisian itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh,” kata Boni.
