Pengamat politik Boni Hargens menilai peningkatan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas demokrasi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi sekaligus keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.
Boni mengaitkan capaian tersebut dengan kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai Kapolri telah melakukan sejumlah terobosan strategis dalam reformasi internal Polri melalui konsep “Presisi” yang menjadi fondasi transformasi institusional.
Menurut Boni, transformasi yang dimaksud tidak hanya menyentuh aspek teknis operasional, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
“Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan,” kata Boni.
Di tengah gejolak aksi protes yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini, Boni menekankan pentingnya harmonisasi antara negara dan masyarakat. Ia menyebut stabilitas pemerintahan hanya dapat terjaga ketika terdapat keseimbangan antara otoritas negara dengan partisipasi serta kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memposisikan Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental. Ia menilai kapasitas Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi variabel kunci yang menentukan stabilitas serta kredibilitas pemerintahan baru, baik di mata publik domestik maupun internasional.
“Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepolisian itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh,” ujar Boni.
