Analis Politik Senior Boni Hargens menilai peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri tidak sekadar menjadi capaian institusional, melainkan berkaitan langsung dengan penguatan demokrasi Indonesia dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Boni, kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. “Tanpa kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Boni dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Boni menyambut positif hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik. Ia menilai angka tersebut sebagai bukti empiris bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serius menjalankan reformasi, baik pada aspek operasional maupun budaya organisasi internal.
Ia juga mengaitkan capaian itu dengan sejumlah terobosan reformasi internal yang dinilainya dilakukan pada masa kepemimpinan Listyo Sigit. Boni menyebut konsep “Presisi” yang diusung Kapolri sebagai pijakan transformasi institusional yang tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mendorong budaya kepolisian yang lebih humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat bagi penguatan demokrasi dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan,” ujar Boni.
Di tengah dinamika sosial dan munculnya aksi protes yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini, Boni menekankan pentingnya menjaga harmonisasi antara negara dan masyarakat. Ia menyatakan stabilitas pemerintahan membutuhkan keseimbangan antara otoritas negara serta partisipasi dan kepercayaan masyarakat sipil terhadap institusi.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memandang Polri sebagai elemen pendukung yang fundamental. Ia menilai kemampuan Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi faktor kunci yang memengaruhi stabilitas serta kredibilitas pemerintahan baru di mata publik, baik di dalam negeri maupun internasional.
“Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, tetapi sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pemerintahan Indonesia. Keberhasilan Polri dalam membangun kepercayaan publik dengan demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepolisian itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan secara menyeluruh,” kata Boni.
