Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST menegaskan komitmennya untuk membuka ruang kritik dan saran dari masyarakat sipil. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi, merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bireuen.
Dalam komitmen tersebut, Mukhlis menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membentuk unit pengaduan publik. Langkah ini ditujukan sebagai saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran terkait layanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Mukhlis juga menekankan pentingnya penguatan transparansi anggaran. Ia menyebut keterbukaan informasi anggaran sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mendorong akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Pemkab Bireuen yang ingin melibatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme pengawasan melalui kanal pengaduan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
