Bupati Sumbawa H Syarafuddin Jarot membuka bimbingan teknis (bimtek) aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog versi 6 bagi penyedia se-Pulau Sumbawa. Kegiatan tersebut digelar pada Jumat (24/01) di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Bimtek ini dihadiri Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, para Kepala Bagian PBJ Provinsi NTB, kepala perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, serta para penyedia.
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTB, Marga Sulkifli Rayes, menjelaskan bahwa bimtek merupakan agenda rutin tahunan. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memberikan penyegaran dan pemahaman terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menegaskan bimtek tidak sekadar pertemuan, melainkan langkah awal untuk memastikan seluruh belanja daerah direncanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan hanya urusan administratif, melainkan instrumen strategis untuk mendukung visi kepala daerah, terutama dalam percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal melalui tata kelola yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan merupakan amanah rakyat. Karena itu, proses pengadaan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban.
Lebih lanjut, ia menyoroti kewajiban penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta diperjelas dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan tersebut dilaksanakan melalui aplikasi SiRUP sebagai instrumen transparansi publik yang dapat diakses tidak hanya oleh internal pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pengadaan yang baik tidak semata bergantung pada kecanggihan sistem, melainkan pada komitmen, integritas, dan kesungguhan para pelaksananya. Ia mengajak peserta menjadikan SiRUP, RUP, dan E-Katalog sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.
