Sebuah tulisan Suko Widodo di Harian Disway edisi Minggu, 28 Juni 2026, menyoroti kegelisahan yang kian terasa dalam demokrasi Indonesia. Ia mengangkat fenomena ketika sebagian mahasiswa dan kelompok masyarakat memilih menolak berdialog dengan pejabat publik. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi pada ruang publik dan hubungan antara warga dengan negara.

Dalam tradisi pemikiran demokrasi, salah satunya sebagaimana diingatkan Jürgen Habermas, demokrasi bertumpu pada percakapan. Ketika percakapan melemah, demokrasi kehilangan salah satu fondasi pentingnya. Namun, persoalan yang muncul saat ini dinilai tidak semata-mata soal hilangnya dialog, melainkan menyangkut masalah yang lebih mendasar: menipisnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang-ruang dialog formal disebut tidak benar-benar hilang. Forum diskusi di kampus, dialog di televisi, seminar publik, audiensi, hingga perdebatan di media sosial berlangsung hampir setiap hari. Sejumlah program televisi seperti Indonesia Lawyers Club, Rakyat Bersuara, dan Mata Najwa, serta berbagai forum diskusi lainnya, rutin mempertemukan perwakilan pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil. Di media digital, siniar juga menjadi ruang percakapan yang terus tumbuh.

Meski demikian, banyak percakapan tersebut dinilai berhenti pada pertukaran argumentasi tanpa konsekuensi kebijakan yang jelas. Kritik dapat didengar, tetapi tidak terlihat bagaimana kritik itu diolah menjadi koreksi kebijakan. Akibatnya, dialog dipersepsikan sekadar prosedur administratif, bukan mekanisme deliberatif yang sungguh-sungguh memengaruhi pengambilan keputusan.

Pengalaman kolektif semacam inilah yang disebut melahirkan skeptisisme publik. Salah satu contoh yang disinggung adalah Aksi Kamisan, yang telah berlangsung hampir dua dekade sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konsisten. Terlepas dari berbagai perkembangan yang terjadi, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi secara damai tidak selalu diikuti dengan mekanisme respons pemerintah yang jelas dan dapat diverifikasi oleh publik.

Dalam konteks itu, penolakan dialog oleh sebagian kelompok masyarakat tidak berdiri sendiri. Ia dipahami sebagai gejala dari krisis kepercayaan yang lebih luas, ketika ruang percakapan tersedia, tetapi tidak selalu menghasilkan tindak lanjut yang dirasakan nyata oleh publik.