Partai Demokrat menilai publik berhak mengetahui secara jelas posisi politik PDI Perjuangan (PDIP), apakah akan menjadi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan tidak ada yang keliru dari pilihan politik yang diambil PDIP. Menurutnya, berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi.
Herzaky menyebut, yang menjadi perhatian publik bukan semata soal mendukung atau tidak mendukung pemerintah, melainkan seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. “Yang menjadi pertanyaan publik bukan apakah PDIP mendukung atau tidak mendukung pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jelas posisi tersebut dijalankan dan dikomunikasikan kepada masyarakat,” kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Ia menilai kejelasan posisi politik penting agar masyarakat dapat memahami arah perjuangan sebuah partai sekaligus menilai konsistensi antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.
Herzaky kemudian mencontohkan pengalaman Partai Demokrat ketika berada di luar pemerintahan selama hampir satu dekade. Pada periode itu, kata dia, Demokrat mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang dengan memberikan kritik, masukan, dan koreksi secara konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
“Ketika pemerintah benar, kami mendukung. Ketika pemerintah keliru, kami mengingatkan. Namun posisi kami jelas sehingga publik mengetahui di mana Demokrat berdiri,” ujarnya.
