Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Konsultasi Publik I dalam penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Pangkalan Bun, Selasa (23/6). Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Kobar, Rody Iskandar, sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen RDTR yang menjadi pedoman pemanfaatan ruang wilayah perkotaan secara berkelanjutan.
Konsultasi publik yang berlangsung di Aula Sangga Banua tersebut dihadiri perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan menjaring aspirasi, masukan, dan saran untuk menyempurnakan materi teknis revisi RDTR yang tengah disusun.
Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang Penataan Ruang, Tetti Sihotang, menjelaskan revisi RDTR Perkotaan Pangkalan Bun dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan wilayah, dinamika pembangunan, kebutuhan investasi, serta sinkronisasi dengan kebijakan penataan ruang di tingkat yang lebih tinggi.
Menurutnya, konsultasi publik juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menerapkan prinsip partisipatif pada penyelenggaraan penataan ruang. Dengan cara itu, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, tim penyusun memaparkan materi teknis revisi RDTR, mencakup rencana struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, hingga arahan pengembangan kawasan strategis di wilayah Perkotaan Pangkalan Bun. Peserta kemudian diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan, usulan, dan masukan terhadap substansi yang dipaparkan.
Berbagai masukan yang dihimpun akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen revisi RDTR sebelum memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Revisi RDTR ini diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kemudahan investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
