Pemerintah Kota Dong Nai mencatat pencairan modal investasi publik mencapai lebih dari 8,3 triliun VND hingga 23 Juni, atau 32,17% dari total rencana modal yang dialokasikan sebesar lebih dari 25,898 triliun VND. Data tersebut dihimpun dari laporan Departemen Keuangan kota dan para pemilik proyek, termasuk unit-unit di tingkat kecamatan yang telah menyerahkan dokumen ke departemen keuangan.
Meski demikian, tekanan dan tantangan pencairan dinilai masih besar, terutama pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatian khusus tertuju pada rendahnya tingkat pencairan di bawah kewenangan Komite Rakyat tingkat kecamatan, yang baru mencapai lebih dari 13,3% dari rencana modal yang dialokasikan, setara lebih dari 817 miliar VND.
Rincian capaian menunjukkan hanya 9 kecamatan/kelurahan yang telah mencairkan lebih dari 40% dana. Sebanyak 10 kecamatan/kelurahan berada pada kisaran 30–40%. Sementara itu, 40 kecamatan/kelurahan tercatat mencairkan kurang dari 10% dari dana yang dialokasikan.
Setelah mengidentifikasi berbagai penyebab langsung yang memengaruhi kemajuan pencairan, Komite Rakyat Kota menyatakan akan menyiapkan langkah pembalikan situasi melalui pendekatan komprehensif dan terkoordinasi dengan sejumlah solusi.
Kepala pemerintahan Kota Dong Nai meminta seluruh 95 kecamatan dan desa menyusun rencana, peta jalan, serta komitmen pencairan dana agar Komite Rakyat Kota dapat memantau pelaksanaannya. Pemerintah kota menegaskan bahwa tingkat kecamatan telah mendapatkan desentralisasi dan pemberdayaan yang besar dalam investasi publik, sehingga kompetensi dan kapasitas nyata aparat di tingkat akar rumput dipandang sebagai pendorong utama.
Dalam arahan tersebut, prinsip pelaksanaan ditekankan melalui rumusan “orang yang jelas, tugas yang jelas, waktu yang jelas, tanggung jawab yang jelas, hasil yang jelas, wewenang yang jelas.” Para pemimpin di tingkat akar rumput diminta menunjukkan peran melalui kemajuan yang positif dan terukur dari minggu ke minggu serta bulan ke bulan.
Komite Tetap Komite Partai Kota Dong Nai juga menempatkan individualisasi tanggung jawab kepala kecamatan sebagai aspek penting, terutama dalam pembebasan lahan, pelaksanaan proyek, dan hasil pencairan investasi publik. Capaian tersebut disebut menjadi salah satu kriteria dalam evaluasi, penataan, dan penguatan pejabat kunci tingkat kecamatan sesuai motto “masuk dan keluar, naik dan turun.”
Untuk paruh kedua tahun 2026, Dong Nai menyatakan akan mencari pendekatan yang dinilai layak dan tepat guna mencapai target pencairan 100% sebagaimana komitmen yang telah disampaikan pimpinan kota kepada Perdana Menteri. Arah pengelolaan dan pengawasan difokuskan pada prioritas utama dengan pelibatan seluruh sistem politik, termasuk upaya mencari inisiatif baru dan metode yang efektif untuk mengatasi hambatan internal serta menuntaskan persoalan yang muncul.
Pemerintah kota juga menekankan penguatan koordinasi antardepartemen, lembaga, dan kecamatan/kelurahan. Proyek dengan tingkat pencairan rendah akan ditinjau secara tegas untuk memungkinkan realokasi modal ke proyek yang memiliki potensi pencairan lebih baik namun kekurangan dana. Sepanjang 2026, rencana modal investasi publik disebut telah disesuaikan enam kali.
Dong Nai menargetkan agar proyek dan pekerjaan dapat segera dioperasikan dan dimanfaatkan, sekaligus menciptakan momentum bagi pertumbuhan ekonomi dua digit dan pelayanan kepentingan masyarakat. Pencairan investasi publik telah didaftarkan sebagai item kompetisi oleh komune, kelurahan, departemen, dan sektor, namun pemerintah menilai masih diperlukan langkah yang lebih tegas agar menghasilkan capaian yang nyata dan konkret.
