Banda Aceh — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh melatih warga menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar dapat dimanfaatkan dalam transformasi digital serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan di tingkat gampong.
Kepala DPMG Aceh, Iskandar, mengatakan penggunaan Siskeudes penting untuk memastikan tata kelola keuangan gampong dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka pelatihan Pengelolaan Keuangan Gampong se-Aceh 2026 bagi admin Siskeudes kabupaten/kota serta operator Siskeudes gampong terpilih di Banda Aceh, Senin.
Menurut Iskandar, gampong merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sekaligus pelaksana berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Karena itu, pelatihan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas admin dan operator agar mampu mengelola keuangan gampong secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada seluruh gampong di Aceh setiap tahun sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya anggaran yang dikelola di tingkat gampong, lanjutnya, perlu diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia di level kabupaten maupun desa, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Dalam konteks itu, Iskandar menilai Siskeudes menjadi instrumen penting untuk mendukung pengelolaan keuangan gampong secara lebih sistematis dan terintegrasi. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai inovasi untuk mendukung tata kelola keuangan gampong yang transparan dan akuntabel, sekaligus langkah strategis mendorong transformasi digital.
Namun, Iskandar menekankan keberhasilan implementasi Siskeudes tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, melainkan juga kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkannya. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri terus melakukan pembaruan Siskeudes setiap tahun, termasuk penambahan fitur monitoring dan pelaporan.
Karena itu, pelatihan dinilai penting untuk memastikan admin DPMG kabupaten/kota dan operator gampong memahami serta terampil mengoperasikan Siskeudes versi terbaru. Iskandar berharap peserta mengikuti setiap sesi dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi dalam penggunaan aplikasi tersebut.
“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh untuk kemajuan tata kelola keuangan gampong di wilayah masing-masing,” kata Iskandar.
