Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menuntut pertanggungjawaban dan penjelasan terbuka dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara terkait dugaan perubahan alur Sungai Kobe di Halmahera Tengah. DPP IMM menduga perubahan alur sungai tersebut kuat dipengaruhi aktivitas PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, meminta BWS Maluku Utara tidak bersikap pasif dalam merespons isu yang dinilai mengancam lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat adat dan warga setempat.
“BWS wajib menjelaskan status izin, pengawasan, dan langkah nyata yang telah diambil. Sungai adalah sumber kehidupan utama di Halmahera Tengah, masalah ini tidak boleh dianggap remeh,” kata Usman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Usman menilai, apabila perubahan alur Sungai Kobe terbukti dilakukan tanpa prosedur dan izin yang sah, dampaknya dapat berujung fatal. Ia menyebut potensi ancaman bencana seperti banjir, erosi, kerusakan ekosistem, hingga hilangnya sumber air bersih yang dapat dirasakan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai.
Menurutnya, kebutuhan investasi tidak boleh mengesampingkan keselamatan warga. “Investasi memang penting, namun keselamatan rakyat jauh di atas segalanya. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi,” ujarnya.
Merespons polemik tersebut, DPP IMM menyatakan telah melayangkan tiga desakan utama kepada pemerintah pusat, termasuk permintaan pembentukan tim investigasi independen.
