Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan DPR belum menerima pemberitahuan dari pemerintah mengenai detail rencana pengadaan sistem rudal BrahMos. Pernyataan itu disampaikan Tubagus kepada wartawan pada Rabu, 1 Juli 2026.

Menurut Tubagus, penjelasan resmi pemerintah terkait rencana pengadaan tersebut masih dinilai belum jelas dan cenderung tertutup. Ia menekankan bahwa pengadaan pertahanan berskala besar semestinya berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menindaklanjuti hal itu, DPR menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menggunakan anggaran negara. Tubagus menyebut DPR dalam waktu dekat akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah.

Dalam perkembangan terkait, rudal BrahMos versi ekspor yang ditawarkan kepada Indonesia disebut memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer, menyesuaikan ketentuan Missile Technology Control Regime (MTCR). Rudal tersebut juga disebut mampu melaju hingga sekitar mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai jangkauan itu masih perlu dikaji dalam konteks kebutuhan pertahanan Indonesia, mengingat luasnya wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimiliki.