Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah bersikap transparan mengenai substansi perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang tengah dibahas.
DPR menilai keterbukaan informasi kepada publik penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas manfaat serta potensi dampak dari kesepakatan tersebut terhadap perekonomian nasional.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan perlunya pemerintah membuka informasi terkait isi perjanjian itu kepada publik.
