JAKARTA — Pembahasan revisi anggaran 2026 antara Komisi XI DPR RI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi penggunaan anggaran, efektivitas program strategis, serta validitas indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan LPS.
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan laporan capaian kinerja LPS yang disebut melampaui 100 persen. Menurutnya, capaian tersebut perlu ditelusuri karena indikator yang dipakai disusun oleh lembaga yang dinilai.
Sorotan itu juga dikaitkan dengan perluasan mandat LPS setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga pengukuran kinerja program dinilai perlu semakin jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian di atas 100 persen dipertanyakan
Komisi XI menyoroti beberapa indikator kinerja yang dilaporkan melampaui target hingga lebih dari 100 persen. Andi menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar publik memahami dasar perhitungan yang digunakan, sekaligus memastikan target yang ditetapkan sejak awal tidak terlalu rendah.
“Capaian yang melebihi 100 persen harus dapat dijelaskan karena indikator itu disusun sendiri oleh internal lembaga,” ujar Andi dalam rapat.
Anggaran besar untuk teknologi, ukuran keberhasilan diminta jelas
DPR juga menyoroti sejumlah program strategis yang mengalokasikan anggaran besar, terutama pada digitalisasi dan penguatan sistem teknologi informasi. Program yang menjadi perhatian meliputi pengembangan teknologi informasi untuk Program Penjaminan Polis (PPP), penguatan infrastruktur TI LPS, pengembangan sistem surveillance berbasis Artificial Intelligence (AI), modernisasi pengawasan sektor keuangan, serta peningkatan kapasitas data dan analisis risiko.
Menurut Andi, setiap program tersebut harus disertai indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, termasuk target yang hendak dicapai dan cara menilai hasilnya. “Ini kan ada dana yang dikeluarkan. Tentu kita ingin tahu indikator kinerjanya seperti apa, target yang ingin dicapai berapa, dan ukuran keberhasilannya bagaimana,” tegasnya.
Surveillance AI jadi sorotan
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah rencana pengembangan surveillance berbasis AI. DPR menilai klaim manfaat teknologi tersebut perlu dibuktikan melalui parameter yang jelas, antara lain terkait peningkatan akurasi pengawasan, potensi efisiensi biaya, kemampuan deteksi risiko dibanding metode konvensional, serta bagaimana pengukuran keberhasilan dilakukan.
DPR mengingatkan, tanpa tolok ukur yang tegas, proyek digitalisasi berisiko menjadi pengeluaran yang sulit diukur dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Program literasi keuangan dinilai perlu tolok ukur dampak
Selain teknologi, Komisi XI turut menyoroti program literasi dan edukasi keuangan yang dijalankan LPS, termasuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. DPR menilai keberhasilan program literasi tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau peserta, melainkan dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam memahami produk keuangan, perlindungan simpanan, dan pengelolaan risiko.
Governance Index dinilai lebih objektif
Dalam rapat tersebut, Andi menyebut Governance Index sebagai indikator yang relatif lebih objektif dibanding indikator lain karena dinilai oleh pihak eksternal. Pandangan itu mencerminkan dorongan agar penilaian kinerja lembaga negara semakin melibatkan auditor independen atau lembaga penilai eksternal guna mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kredibilitas evaluasi.
Implementasi amanat UU P2SK dipertanyakan
DPR juga meminta penjelasan mengenai pelaksanaan amanat baru LPS melalui UU P2SK, termasuk program edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta literasi keuangan nasional. Komisi XI ingin mengetahui sejauh mana program telah dirancang, target penerima manfaat, dan indikator keberhasilannya.
Program Penjaminan Polis disebut belum final
Perkembangan Program Penjaminan Polis (PPP) turut menjadi perhatian. Program ini dirancang sebagai mekanisme perlindungan bagi pemegang polis perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan. Namun DPR menilai masih banyak aspek yang perlu dijelaskan, termasuk kesiapan desain program dan penyusunan regulasi turunannya.
Andi menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, akademisi, hingga pelaku industri asuransi, agar kebijakan yang lahir sesuai kebutuhan industri sekaligus melindungi kepentingan nasabah.
Transparansi anggaran ditekankan
Pembahasan revisi anggaran 2026 menunjukkan DPR tidak hanya menyoroti besaran anggaran yang diajukan LPS, tetapi juga kualitas perencanaan program dan akuntabilitas penggunaannya. Komisi XI menekankan setiap alokasi dana untuk program strategis perlu dibuktikan manfaatnya melalui indikator yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi secara independen, seiring meluasnya mandat LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
