DPRD Provinsi Gorontalo menekankan perlunya perencanaan yang matang, transparansi, serta koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan penguatan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan program pemerintah selama ini adalah lemahnya perencanaan dan koordinasi teknis. Kondisi itu, menurutnya, sering berujung pada proyek yang tidak tuntas serta pengembalian anggaran ke pemerintah pusat.
Ridwan menegaskan, perencanaan perlu disusun secara jelas melalui matriks kegiatan yang memuat pembagian tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan pola tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
“Perencanaan dan tingkat koordinasi atau teknis harus dibuatkan matriks kegiatan dan tanggung jawab siapa, supaya kita tidak akan mendengar berulang kali soal proyek tidak selesai dan anggaran tidak terserap akibat perencanaan yang buruk,” ujar Ridwan.
Selain itu, ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disertai evaluasi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi hambatan serta tantangan dalam pelaksanaan program.
Dengan perbaikan perencanaan, transparansi, dan koordinasi yang lebih kuat, DPRD berharap pelaksanaan Kebijakan Fiskal 2026 dapat berjalan optimal tanpa adanya program yang terhenti maupun anggaran yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
