Ruang siber kian menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan membentuk cara masyarakat berbicara, berbagi informasi, berdebat, serta memperlakukan orang lain. Dalam konteks itu, jurnalis dinilai perlu mengembangkan etiket bermedia sosial untuk menjaga etika profesional sekaligus menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah komunitas digital.
Pesan tentang pentingnya kebaikan di ruang siber juga ditekankan oleh Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam saat bertemu individu teladan dari program “Aksi Kebaikan” yang diselenggarakan Televisi Vietnam. Ia menyoroti perlunya menjadi warga digital yang bertanggung jawab—tidak menyebarkan berita palsu, tidak menghina, tidak berpihak pada kejahatan, serta tidak membiarkan ketidakpedulian menjadi kebiasaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial menjadi salah satu sumber informasi penting bagi jurnalisme sekaligus ruang interaksi yang kuat dengan publik. Banyak jurnalis dan reporter memanfaatkannya untuk memperbarui informasi, membaca pikiran dan perasaan pembaca, serta membentuk opini publik melalui sudut pandang yang dianggap benar dan positif.
Namun, penggunaan media sosial juga memunculkan persoalan. Sejumlah jurnalis disebut mengunggah opini pribadi bernada negatif atau membuat pernyataan yang tidak pantas secara daring, sehingga memicu kebingungan publik. Sebagian konten bahkan dinilai mengarahkan opini ke arah negatif, memunculkan pandangan pesimistis terhadap kehidupan dan persepsi ketidakadilan.
Salah satu kasus yang disorot berkaitan dengan Le Thi Thu Huong (lahir 1973), yang didakwa dengan tuduhan “Penyalahgunaan kebebasan demokrasi untuk melanggar kepentingan Negara, hak dan kepentingan sah organisasi dan individu” sebagaimana diatur dalam Pasal 331 KUHP. Setelah kontraknya di Surat Kabar Perlindungan Hukum diakhiri, ia disebut berulang kali memfitnah, mengarang cerita, dan menghina mantan pemimpin redaksinya melalui media sosial.
Menurut uraian kasus, Le Thi Thu Huong menggunakan nomor telepon pribadi untuk membuat dan memakai akun Facebook Le Thu Huong (HoangLy) serta akun Zalo “HoangLy”. Melalui akun tersebut, ia disebut terus-menerus memposting dan menyebarluaskan artikel, informasi, serta gambar yang berisi konten palsu, menyimpang, dan menghina, yang dinilai merusak reputasi kolektif, kehormatan, serta martabat para pemimpin individu di Surat Kabar Perlindungan Hukum, sekaligus melanggar hak dan kepentingan sah organisasi serta individu. Ia juga disebut mengirim banyak tuduhan palsu kepada para pemimpin Partai dan Negara serta sejumlah lembaga pusat.
Selain kasus tersebut, disebut pula bahwa sejumlah jurnalis pernah dicabut kartu persnya akibat pernyataan yang mereka unggah dan bagikan di Facebook. Contoh perilaku ofensif yang sempat menjadi sorotan adalah unggahan foto seorang jurnalis dengan tumpukan uang kertas di dalam mobil saat bersiap melewati gerbang tol BOT Cai Lay, yang memicu dampak dan konsekuensi negatif melalui respons pengikut di halaman pribadinya. Ada pula unggahan pada momen Hari Pers Revolusioner Vietnam yang menampilkan pertemuan rekan kerja dengan roti lapis berisi uang.
Dari berbagai contoh itu, pelanggaran aturan bermedia sosial oleh jurnalis dinilai sering berakar pada godaan keuntungan materi, tekanan persaingan untuk mendapatkan informasi secara cepat, serta keterbatasan pemahaman.
Di sisi lain, media sosial juga dipandang sebagai kanal yang membantu mengukur intensitas peristiwa, reaksi publik, orientasi psikologis, hingga kompetensi dan perilaku jurnalis. Dalam upaya membangun pers yang profesional, manusiawi, dan modern, peran pers dianggap penting untuk memerangi dan membantah narasi menyimpang di internet.
Wakil Direktur Departemen Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Thanh Hoa, Le Van Nam, menyatakan pers dapat membantu masyarakat mengakses informasi resmi melalui penyajian informasi yang akurat, objektif, dan tepat waktu. Menurutnya, pers juga berperan menganalisis dan mengklarifikasi sifat berita palsu serta informasi yang salah, sekaligus mengungkap konspirasi dan taktik kekuatan musuh yang memanfaatkan dunia maya untuk melemahkan Partai dan Negara. Ia menilai peran ini berkontribusi membimbing opini publik, melindungi landasan ideologis Partai, menjaga stabilitas politik, ketertiban sosial dan keamanan, serta memperkuat kepercayaan rakyat terhadap perjuangan membangun dan membela Republik Sosialis Vietnam.
Dari sisi regulasi profesi, sejak 2016 Asosiasi Jurnalis Vietnam menerbitkan 10 peraturan etika profesional bagi jurnalis Vietnam. Dua tahun kemudian, asosiasi mengeluarkan “Peraturan Penggunaan Media Sosial oleh Jurnalis Vietnam” melalui Keputusan No. 1131/QD-HNBVN tahun 2018, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2019. Kebijakan ini disebut mencerminkan pendekatan proaktif dan bertanggung jawab dalam membimbing etika profesi di tengah ledakan teknologi informasi dan media sosial.
Sejumlah jurnalis juga menekankan perlunya kehati-hatian. Jurnalis Nguyen Linh, koresponden Surat Kabar Budaya di Thanh Hoa, menyebut media sosial sebagai saluran berguna untuk menerima informasi sekaligus ruang berbagi cerita positif. Namun ia mengingatkan bahwa setiap pembaruan status, komentar, atau unggahan dapat memengaruhi orang lain sehingga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ia mengaku kerap memilih diam dan tidak ikut dalam perdebatan panas di media sosial, bukan untuk menghindari tanggung jawab, melainkan menjaga ketenangan dan menghindari emosi negatif serta konfrontasi yang tidak perlu.
Minh Hien, reporter Majalah Bisnis dan Integrasi kantor perwakilan Thanh Hoa, menyatakan banyak jurnalis memilih diam dalam debat daring karena menyadari perdebatan sering tidak menghasilkan solusi. Meski begitu, ia menilai ada situasi yang menuntut jurnalis angkat bicara, terutama ketika menyangkut kebenaran, reputasi profesional, atau kepentingan masyarakat, meski berisiko menghadapi tekanan dan reaksi negatif.
Keduanya menekankan perilaku beradab di media sosial berangkat dari penghormatan terhadap kebenaran dan orang lain. Nguyen Linh menilai batas antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab profesional bagi jurnalis di ruang digital sering sangat tipis, sehingga sikap profesional, tenang, dan manusiawi menjadi ukuran budaya jurnalistik di era digital. Sementara Minh Hien menekankan perlunya keseimbangan antara keberanian dan pengendalian diri: berani berbicara tanpa ekstrem, berani berpendapat tanpa menyakiti, serta tidak membiarkan emosi sesaat merusak reputasi profesional dan standar etika jurnalistik.
Di Provinsi Thanh Hoa, Asosiasi Jurnalis setempat memiliki 300 anggota dalam empat cabang afiliasi. Dalam beberapa tahun terakhir, asosiasi disebut berfokus menghubungkan informasi, mendukung anggota mengakses sumber berita resmi, serta meningkatkan kualitas kegiatan melalui diskusi tematik, terutama terkait keterampilan menangani informasi di lingkungan digital dan perilaku yang tepat di media sosial. Disebutkan pula bahwa hingga kini belum ada kasus di Thanh Hoa yang membuat reporter, jurnalis, atau organisasi media ditegur atau dikenai sanksi karena melanggar aturan penggunaan media sosial.
Di tengah era ketika berbagai hal dapat diungkapkan di media sosial tanpa selalu jelas benar atau salah, tuntutan terhadap jurnalis untuk berdiri di sisi kebenaran dinilai semakin besar. Karena itu, jurnalis diingatkan untuk terus meningkatkan tanggung jawab sosial, menjunjung etika profesional, memerangi kesalahan informasi, dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya di ruang digital.
