Para peserta Forum “Jurnalisme dan Parlemen: Arus Konstruktif di Era Baru” yang digelar pada 27 Juni menegaskan peran penting pers dalam membantu publik memahami dan mempercayai keputusan Majelis Nasional. Dalam forum tersebut, para delegasi sepakat bahwa Majelis Nasional merupakan tempat kehendak dan aspirasi rakyat diwujudkan menjadi keputusan penting bagi pembangunan negara. Namun, agar keputusan itu dapat diterapkan efektif, dukungan dan pemahaman pemilih dinilai menjadi faktor kunci—dan di titik inilah pers memegang peran strategis.
Dalam pembahasan, jurnalis parlemen dipandang tidak hanya bertugas meliput sidang, melainkan juga menjadi penghubung antara parlemen dan kehidupan masyarakat. Mereka menyampaikan suara pemilih kepada Majelis Nasional sekaligus membantu masyarakat memahami keputusan yang akan memengaruhi masa depan negara.
Forum juga menyoroti misi pers parlemen dalam perspektif konstruktif. Jurnalis tidak membuat kebijakan, tetapi karya jurnalistik dapat membentuk cara publik memandang kebijakan tersebut. Melalui pemberitaan, dokumen hukum yang kompleks dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, sehingga warga mengetahui hak dan kewajibannya. Pada saat yang sama, pers mencerminkan suara masyarakat agar kebijakan lebih selaras dengan realitas dan kebutuhan praktis.
Profesor Madya Dr. Nguyen Hong Vinh—mantan Ketua Asosiasi Jurnalis Vietnam, mantan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Nhan Dan, serta anggota Majelis Nasional periode ke-10 dan ke-11—menyampaikan bahwa pada akhirnya setiap keputusan di parlemen ditujukan untuk kehidupan masyarakat. Ia menilai karya jurnalistik yang bernilai dapat mendekatkan keputusan parlemen kepada rakyat dan menjadi dorongan bagi pembangunan negara. Menurutnya, jurnalisme berfungsi menyampaikan pesan dari organ kekuasaan negara tertinggi sekaligus menjadi ruang dialog yang memberi “nafas kehidupan” ke dalam parlemen.
Nguyen Hong Vinh juga menekankan bahwa masyarakat modern tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga kebijakan yang dipahami secara benar dan dijalankan efektif. Karena itu, pers dinilai perlu menjalankan fungsi sebagai jembatan antara Majelis Nasional dan seluruh lapisan masyarakat.
Isu tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme turut menjadi perhatian. Profesor Madya Dr. Bui Hoai Son, perwakilan Majelis Nasional penuh waktu di Komite Kebudayaan dan Masyarakat, menyatakan bahwa era ketika pers hanya melaporkan “siapa yang berbicara” atau “undang-undang apa yang disahkan” telah berakhir. Ia menilai pergeseran dari pelapor peristiwa menjadi analis kebijakan merupakan proses pematangan yang tak terhindarkan bagi jurnalisme parlementer.
Pergeseran tersebut, menurut Bui Hoai Son, menuntut kompetensi baru. Jurnalis perlu memahami kebijakan agar dapat merefleksikannya secara akurat. Untuk itu, wartawan parlemen dituntut memiliki pola pikir konstruktif dan kritis, serta tidak terjebak pada tren dangkal atau judul sensasional. Jurnalisme parlemen, katanya, perlu menggali inti persoalan dengan semangat membangun.
Dalam kerangka itu, forum menilai pers dan parlemen tidak berada pada dua sisi yang terpisah. Parlemen membutuhkan pers untuk menyebarluaskan kebijakan, mendengar suara rakyat, dan membuka diri terhadap pengawasan sosial. Sebaliknya, pers membutuhkan parlemen untuk mengakses inti proses pembuatan kebijakan, merefleksikan isu nasional utama, dan menegaskan perannya dalam kehidupan demokrasi. Bui Hoai Son menilai, ketika kedua arus ini bertemu di atas fondasi tanggung jawab, transparansi, profesionalisme, dan budaya, ruang kebijakan yang lebih sehat serta kapasitas konsensus masyarakat yang lebih tinggi dapat terbangun.
Ia juga menyebut arus dua arah antara parlemen dan pers dapat mendekatkan Majelis Nasional kepada rakyat, memberi informasi yang lebih praktis bagi para wakil rakyat, serta mengurangi risiko kebijakan yang terlepas dari kehidupan nyata. Dalam pandangannya, pers parlementer yang kuat adalah pers yang mendengarkan rakyat, mengidentifikasi masalah, mengajukan pertanyaan kebijakan yang relevan, dan melaporkan jalannya sidang secara objektif serta konstruktif.
Di tengah era algoritma dan big data, forum menilai peran jurnalisme parlementer kian penting karena informasi dapat diproduksi dan disebarkan dengan sangat cepat, sementara batas antara informasi sah dan berita palsu semakin kabur. Dengan akses langsung pada keputusan kebijakan, jurnalisme parlementer disebut dapat membantu membentuk persepsi publik, membantah informasi keliru, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Majelis Nasional dan negara.
Wakil Kepala Kantor Majelis Nasional, Le Thu Ha, menyatakan bahwa bagi Majelis Nasional, pers merupakan “pendamping yang tak tergantikan”. Forum juga menekankan bahwa di balik setiap undang-undang, sesi tanya jawab, dan resolusi, terdapat kisah perkembangan bangsa, bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, serta harapan-harapan konkret masyarakat terhadap masa depan negara. Karena itu, jurnalis parlemen dinilai perlu mampu mengidentifikasi isu, mengajukan pertanyaan yang tepat, serta memahami dampak sosial dari setiap keputusan kebijakan.
Teknologi dan media sosial diakui menghadirkan tantangan, tetapi dinilai tidak dapat menggantikan pemikiran politik, tanggung jawab politik, integritas profesional, dan kedalaman humanistik jurnalis. Nguyen Hong Vinh menggambarkan bahwa jarak dari parlemen ke halaman surat kabar mungkin dekat secara fisik, tetapi panjang dalam hal tuntutan tanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab itu mencakup misi membangun budaya kebijakan dan mengubah keputusan menjadi denyut kehidupan, sehingga “suara Dien Hong” dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi langkah Vietnam di era baru.
