Aksi demonstrasi mahasiswa kembali menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pemerintahan. Fenomena tersebut dinilai wajar ketika masyarakat merasakan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
Pandangan itu disampaikan Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella dalam sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh di Jakarta, Jumat (26/6). Ia menyoroti meningkatnya aksi dari berbagai elemen di sejumlah daerah hingga di Jakarta.
Dalam diskusi yang sama, hadir pula Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Niswatus Shabrina serta Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wawan Sugiyanto. Ketiganya membahas pergerakan intelektual, dinamika demokrasi, dan tantangan ekonomi nasional.
Fauzan menegaskan demonstrasi mahasiswa merupakan manifestasi wajar dari kontrol sosial yang muncul dari keresahan publik terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ia menyinggung isu “Reformasi Jilid 2” yang menurutnya tidak relevan dan cenderung tendensius, serta berpotensi mengacaukan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui berbagai diskusi, FPIR berharap Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) dapat menjadi pesan bagi kelompok yang dinilai ingin mendeligitimasi soliditas pemerintah saat ini.
Sementara itu, Niswatus Shabrina menilai penyampaian aspirasi merupakan hak publik dan berfungsi sebagai penyeimbang demokrasi. Ia mengatakan aspirasi kini dapat disalurkan melalui beragam cara, termasuk kanal media sosial dalam bentuk konten, yang menurutnya juga merupakan bentuk aspirasi yang sah.
Shabrina menekankan peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang semestinya menjadi ruang edukasi bagi publik. Namun, ia juga mengkritik munculnya isu-isu lain yang menurutnya diamplifikasi oleh sebagian media untuk menarik pembaca atau penonton, bukan semata dalam konteks penyediaan informasi.
Dari sisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Wawan Sugiyanto menyinggung isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta potensi ribuan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyatakan persoalan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah, seraya menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kesejahteraan buruh.
Meski demikian, Wawan menekankan tuntutan dari buruh juga perlu menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan, yang menurutnya menjadi pemicu munculnya isu ketenagakerjaan. Ia juga menyatakan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus ditingkatkan karena lapangan kerja tidak selalu berbentuk perusahaan besar.
