Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi itu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang II di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Selasa (30/6/2026).
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menjadi salah satu tahapan sebelum Raperda dibahas lebih lanjut. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, disertai masukan guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Fraksi NasDem menegaskan setiap kebijakan pemerintah daerah harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Fraksi ini juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel agar program pembangunan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Balangan.
Fraksi Demokrasi Maju mengapresiasi penyampaian Raperda sebagai pelaksanaan amanat regulasi sekaligus wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Fraksi ini menilai laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga perlu menjadi instrumen evaluasi atas efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan capaian target pembangunan daerah.
Selain itu, Fraksi Demokrasi Maju mendorong pemerintah daerah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2025. Meski menilai pelaksanaan APBD telah berjalan baik, PAN meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan setiap program pembangunan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai laporan pertanggungjawaban APBD perlu disajikan lebih komprehensif, termasuk memuat capaian kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta penjelasan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). PPP juga menekankan peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Fraksi ini juga menyoroti perlunya optimalisasi PAD, penguatan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, peningkatan sistem pengendalian intern, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Beragam masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD tersebut menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Catatan dan rekomendasi itu diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD pada masa mendatang.
Menutup penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Balangan pada prinsipnya menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
