Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPRD Mempawah menyoroti pentingnya transparansi dalam evaluasi dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Fraksi PDIP meminta agar proses tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain transparansi, Fraksi PDIP juga menekankan agar pelaksanaan dan evaluasi APBD 2025 berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurut fraksi ini, kebijakan anggaran perlu memastikan manfaat yang dirasakan warga menjadi perhatian utama.
Pernyataan tersebut menegaskan dorongan Fraksi PDIP agar pengelolaan APBD 2025 dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan orientasi pada kebutuhan publik.
