JAKARTA, 27 April 2024 – Fast Respon Indonesia Center (FRIC) menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional di sektor pemenuhan gizi. Di saat yang sama, FRIC mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik, terutama terhadap program makan bergizi gratis (MBG).
Ketua Umum FRIC H. Dian Surahman menilai keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan program yang menyasar kelompok luas. Menurutnya, dukungan terhadap program pemerintah perlu disertai tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada prinsipnya kami dari FRIC sangat mendukung penuh program pemerintah, khususnya dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Namun kami juga mendorong agar seluruh penggunaan anggaran oleh Badan Gizi Nasional dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar H. Dian Surahman.
FRIC menilai transparansi anggaran tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga langkah untuk mencegah munculnya asumsi negatif atau kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait realisasi anggaran program.
Selain itu, FRIC mengingatkan agar pelaksanaan program selaras dengan arahan Prabowo Subianto, terutama terkait efisiensi penggunaan anggaran negara. Prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran dinilai penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
“Kami berharap Badan Gizi Nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai amanat yang diberikan, termasuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tambahnya.
FRIC menegaskan dorongan transparansi tersebut merupakan kritik konstruktif untuk memperkuat kinerja lembaga, bukan untuk menjatuhkan. Dengan keterbukaan yang memadai, FRIC berharap tidak ada ruang bagi spekulasi atau persepsi negatif terhadap program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, H. Dian Surahman kembali menyampaikan komitmen FRIC untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, sembari mendorong tata kelola yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam pelaksanaannya.
