MEDAN — Pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 menuai kritik dari publik. Selain kualitas penyelenggaraan yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang digunakan, transparansi proses penetapan pemenang tender kegiatan tahunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu juga dipertanyakan.
Sejumlah pengunjung menyampaikan kekecewaan melalui media sosial. Mereka menilai kemeriahan acara belum sebanding dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah. Salah satu kritik muncul dari akun TikTok Priadi dan Mie Express Tenda Merah yang diunggah kembali oleh akun AnnaJullie93. Dalam video tersebut, pemilik akun menyatakan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan GEMES.
“Nggak enak pun. Nggak mau lagi ke sana. Tahun depan juga nggak lagi,” ujar pemilik akun tersebut.
Komentar itu memicu beragam respons warganet. Sebagian mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah untuk kegiatan seremonial apabila kualitas pelaksanaannya dinilai belum mampu memberikan hiburan maupun dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
Namun, tidak semua tanggapan bernada negatif. Akun Instagram @mi.raheim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, GEMES menjadi wadah penting untuk memperkenalkan budaya Melayu dan keberagaman etnis di Kota Medan, serta berlangsung aman tanpa gangguan berarti.
Di tengah pro dan kontra, beredar informasi yang menyebut penetapan pemenang tender penyelenggaraan GEMES 2026 diduga telah dikondisikan sejak awal. Dugaan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengadaan serta indikasi tidak terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam penentuan pemenang proyek.
Menanggapi isu tersebut, Direktur Utama Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), Kristian Simarmata, meminta seluruh proses penyelenggaraan GEMES diawasi ketat, mulai dari tahap perencanaan anggaran, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mekanisme tender, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan internal di lingkungan Pemko Medan.
Kristian juga mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap penyelenggaraan GEMES tahun sebelumnya untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan markup anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, maupun potensi kerugian keuangan negara.
Ia menilai evaluasi terhadap manfaat GEMES selama ini masih minim. Padahal, kegiatan tersebut setiap tahun menggunakan anggaran bernilai miliaran rupiah sehingga semestinya mampu menunjukkan dampak nyata terhadap sektor pariwisata, pelaku seni, UMKM, hingga peningkatan kunjungan wisatawan.
“Kalau manfaatnya tidak terukur, sementara anggarannya terus meningkat, tentu publik berhak mempertanyakan kewajaran penggunaan APBD tersebut,” kata Kristian.
SMI juga mendesak DPRD Kota Medan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk dengan memanggil pihak-pihak terkait serta membedah secara terbuka rincian anggaran kegiatan.
