SUMBAWA BESAR – Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Sumbawa mendapat sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumbawa. Organisasi mahasiswa itu mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa menerapkan transparansi penuh dalam seluruh proses seleksi guna menjamin keadilan bagi setiap calon peserta didik.
Ketua GMNI Kabupaten Sumbawa periode 2026–2028, Hendro Saputra, menilai keterbukaan informasi penting untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, masyarakat perlu diberi akses untuk mengawasi proses seleksi agar tidak ada ruang bagi praktik yang mencederai keadilan.
“Publikasi hasil SPMB secara terbuka di seluruh sekolah menjadi hal yang sangat penting. Dengan begitu masyarakat, khususnya orang tua murid, dapat ikut mengawasi hasil seleksi secara langsung dan menutup celah terjadinya praktik nonprosedural seperti siswa titipan,” kata Hendro.
GMNI, lanjut Hendro, menyatakan dukungan terhadap upaya mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang bersih dan bebas dari intervensi pihak mana pun, baik kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Ia menilai campur tangan di luar mekanisme yang telah ditetapkan berisiko merusak integritas dunia pendidikan serta mencederai rasa keadilan sosial.
Karena itu, GMNI menekankan pentingnya integritas panitia penyelenggara serta ketegasan Dinas Dikbud agar seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai aturan.
Selain menyoroti pelaksanaan SPMB, Hendro juga mengingatkan komitmen reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa slogan birokrasi bersih perlu dibuktikan melalui langkah nyata, salah satunya dengan membuka informasi hasil seleksi kepada publik.
“Jangan sampai jargon birokrasi bersih hanya menjadi slogan. SPMB tahun ini harus menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah daerah benar-benar serius melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan,” ujarnya.
Hendro berharap transparansi dalam SPMB tidak hanya diterapkan pada tahun ini, tetapi menjadi budaya baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, sistem yang terbuka, jujur, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
GMNI juga menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan SPMB agar hak-hak calon peserta didik terlindungi dan proses penerimaan berjalan objektif, adil, serta bebas dari segala bentuk intervensi.
