Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempatkan harmonisasi tata ruang daerah sebagai salah satu isu utama dalam upaya mempercepat investasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus memberi kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modal di berbagai wilayah.
Isu tersebut mengemuka dalam Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting) Forum Investasi Jatim yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) turut menghadiri pertemuan yang mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”. Forum ini juga melibatkan Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan percepatan investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antarpemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur perlu diperkuat agar kebijakan berjalan selaras.
Khofifah menekankan persoalan lahan sebagai pekerjaan rumah mendasar dalam investasi. Ia menyebut kepastian lahan memerlukan keterhubungan sinergi secara horizontal maupun vertikal antarlembaga dan antardaerah.
Untuk meningkatkan daya tarik Jawa Timur di mata investor, Khofifah meminta percepatan penanganan empat isu strategis. Pertama, penyediaan lahan melalui percepatan harmonisasi tata ruang daerah guna memberikan kepastian hukum dan lokasi investasi. Kedua, percepatan pemenuhan infrastruktur pendukung serta pengembangan kawasan industri di masing-masing daerah.
Ketiga, percepatan Project Ready to Offer (IPRO) beserta promosinya. Dalam konteks ini, setiap daerah didorong menggali keunggulan masing-masing dan mengemasnya menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan. Keempat, menjaga iklim investasi yang kondusif di seluruh wilayah Jawa Timur.
Khofifah menyatakan optimistis Jawa Timur akan semakin menarik bagi investor apabila empat isu tersebut dapat segera direalisasikan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah agar investasi yang masuk memberikan dampak nyata, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan.
Selain agenda investasi, Khofifah mendorong TPAKD untuk memperluas akses masyarakat terhadap modal usaha. Ia menilai perluasan akses pembiayaan produktif dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya, sehingga meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dalam forum yang sama, Khofifah juga meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF). Peluncuran itu dilakukan bersama Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI M Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur Horas VM Tarihoran.
