Politisi Partai Demokrat sekaligus anggota DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengangkat tema disertasi Program Doktor Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga berjudul “Komitmen Afektif Kader Partai Politik dan Menawarkan Perspektif Baru Mengenai Faktor yang Membentuk Loyalitas Kader dalam Organisasi Politik”.
Promotor Herlina, Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog, menyampaikan apresiasi atas capaian akademik tersebut. Ia menilai disertasi itu lahir dari perpaduan pengalaman Herlina di dunia politik dengan proses akademik yang ketat selama menempuh pendidikan doktoral.
Menurut Suryanto, sudut pandang Herlina dinilai unik karena ia tidak mengamati dunia politik dari luar, melainkan mengalaminya langsung sebagai kader partai dan anggota legislatif. Pengalaman tersebut, kata dia, membuat Herlina melihat bahwa kehidupan partai tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, jabatan, atau kepentingan kekuasaan, melainkan juga faktor psikologis yang membentuk keterikatan seseorang terhadap organisasi.
“Bertahan tidak selalu berarti mencintai organisasi. Seseorang dapat bertahan karena merasa tidak memiliki pilihan, karena mempertimbangkan kerugian yang akan diterima, atau karena benar-benar memiliki keterikatan emosional terhadap partainya,” ujar Suryanto dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.
Suryanto juga menilai salah satu kekuatan penelitian itu terletak pada upaya mengurai makna loyalitas politik secara lebih mendalam. Ia menyebut penelitian tersebut tidak berhenti pada pengolahan data statistik, tetapi berusaha menjelaskan alasan seseorang tetap bertahan, berpindah, atau kehilangan keterikatan dengan partai yang selama ini menjadi rumah politiknya.
Dalam sidang terbuka, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Andik Matulessy, meminta Herlina merumuskan kontribusi teoritis utama disertasinya bagi perkembangan psikologi politik Indonesia. Menjawab pertanyaan itu, Herlina menyatakan komitmen emosional kader partai tidak terutama dibangun melalui hubungan yang bersifat transaksional. Ia menekankan identitas sosial dan kepemimpinan transformasional sebagai faktor yang lebih menentukan dalam membangun loyalitas kader.
“Dalam konteks organisasi politik di Indonesia, komitmen afektif kader lebih ditentukan oleh kekuatan identitas sosial dan kepemimpinan transformasional, sementara pertukaran sosial yang bersifat transaksional justru dapat melemahkan keterikatan emosional terhadap partai,” ujar Herlina saat sidang terbuka.
Herlina menjelaskan temuan tersebut memperluas Social Exchange Theory yang selama ini berasumsi hubungan timbal balik akan memperkuat komitmen individu terhadap organisasi. Namun, menurutnya, dalam konteks politik Indonesia yang masih diwarnai patronase, ketimpangan distribusi sumber daya, dan relasi kekuasaan, pertukaran sosial tidak selalu menghasilkan loyalitas yang lebih kuat.
“Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam psikologi politik Indonesia, komitmen kader tidak dibangun oleh apa yang diberikan partai, tetapi oleh seberapa kuat kader merasa menjadi bagian dari partai,” katanya.
Dalam sesi yang sama, tim penguji menyoroti komposisi responden penelitian yang sekitar 27,9 persen berasal dari Partai Demokrat. Pertanyaan itu muncul karena Herlina merupakan kader Demokrat sekaligus anggota DPRD Surabaya. Herlina mengakui adanya potensi researcher proximity bias atau bias kedekatan peneliti. Ia menjelaskan jaringan akses sebagai kader Demokrat membuat distribusi responden dari partainya lebih besar dibanding partai lain.
“Saya mengakui dengan jujur bahwa komposisi 27,9 persen kader Demokrat adalah over-representasi yang berakar pada jaringan akses saya sebagai kader partai tersebut. Sebagai kader Demokrat dan anggota DPRD Kota Surabaya, jaringan akses peneliti lebih padat ke sesama kader Demokrat,” ujarnya.
Meski demikian, Herlina menegaskan kondisi itu tidak mengurangi validitas penelitian karena risetnya tidak bertujuan membandingkan karakteristik antarpartai. Ia menyebut penelitian tersebut menguji hubungan antara identitas sosial, kepemimpinan transformasional, pertukaran sosial, dan komitmen afektif kader.
“Penelitian ini menguji model relasional, bukan komparasi kelompok. Yang diestimasi adalah hubungan antar konstruk, sehingga relatif tetap kuat meskipun distribusi responden tidak seimbang,” katanya.
Ia menambahkan temuan utama bahwa identitas sosial menjadi prediktor terkuat dan pertukaran sosial berpengaruh negatif berakar pada karakteristik politik Indonesia yang patronase dan figur-sentris. Menurutnya, karakteristik tersebut melekat pada semua partai, bukan hanya Demokrat.
Karena itu, Herlina menyimpulkan hasil penelitiannya tetap sah untuk menggambarkan mekanisme pembentukan komitmen afektif anggota DPRD di Jawa Timur secara umum. “Maka, ini adalah potret sah tentang mekanisme komitmen afektif anggota DPRD Jawa Timur secara agregat, bukan potret Partai Demokrat,” katanya.
Sidang ujian tersebut turut dihadiri sejumlah undangan, antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur H. Mugianto, S.Pd., M.H., Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, Ketua APSI Surabaya sekaligus Inspektur Kota Surabaya Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M., Wakil Rektor III Untag Surabaya Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, M.Si., Psikolog, serta Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Lambung Mangkurat Dr. Neka Erlyani, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
2026
