Politisi Partai Demokrat Surabaya, Herlina Harsono Njoto, resmi meraih gelar doktor setelah menuntaskan ujian terbuka Program Doktor Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (Unair). Dalam disertasinya, Herlina mengkaji komitmen afektif kader partai politik dan menawarkan perspektif mengenai faktor-faktor yang membentuk loyalitas kader di organisasi politik.
Ujian terbuka tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur Mugianto, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri, Ketua APSI Surabaya sekaligus Inspektur Kota Surabaya Ikhsan, Wakil Rektor III Untag Surabaya Amanda Pasca Rini, serta Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Lambung Mangkurat Neka Erlyani. Kehadiran para undangan itu disebut sebagai bentuk dukungan atas pencapaian akademik Herlina yang menuntaskan studi doktoral di tengah aktivitas politik dan tugasnya sebagai legislator.
Promotor Herlina, Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog, mengapresiasi disertasi tersebut. Menurutnya, penelitian Herlina lahir dari perpaduan pengalaman panjang di dunia politik dengan proses akademik yang ketat selama pendidikan doktoral. Suryanto menilai sudut pandang Herlina unik karena ia tidak hanya mengamati dinamika partai dari luar, melainkan mengalaminya langsung sebagai kader dan anggota legislatif.
Suryanto menekankan bahwa kehidupan partai tidak semata ditentukan oleh struktur organisasi, jabatan, atau kepentingan kekuasaan, tetapi juga oleh faktor psikologis yang membentuk keterikatan seseorang terhadap organisasi. “Bertahan tidak selalu berarti mencintai organisasi. Seseorang dapat bertahan karena merasa tidak memiliki pilihan, karena mempertimbangkan kerugian yang akan diterima, atau karena benar-benar memiliki keterikatan emosional terhadap partainya,” ujar Suryanto, Senin (22/6/2026).
Dalam sidang terbuka, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Andik Matulessy, meminta Herlina merumuskan kontribusi teoritis utama disertasinya bagi perkembangan psikologi politik Indonesia. Herlina menjelaskan bahwa komitmen emosional kader partai tidak terutama dibangun melalui hubungan transaksional. Ia menyebut identitas sosial dan kepemimpinan transformasional sebagai faktor yang lebih menentukan dalam membangun loyalitas kader.
“Dalam konteks organisasi politik di Indonesia, komitmen afektif kader lebih ditentukan oleh kekuatan identitas sosial dan kepemimpinan transformasional, sementara pertukaran sosial yang bersifat transaksional justru dapat melemahkan keterikatan emosional terhadap partai,” kata Herlina.
Ia menambahkan, temuan itu memperluas Social Exchange Theory yang selama ini berasumsi hubungan timbal balik akan memperkuat komitmen individu terhadap organisasi. Namun, menurut Herlina, dalam konteks politik Indonesia yang diwarnai patronase, ketimpangan distribusi sumber daya, dan relasi kekuasaan, pertukaran sosial tidak selalu menghasilkan loyalitas yang lebih kuat. “Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam psikologi politik Indonesia, komitmen kader tidak dibangun oleh apa yang diberikan partai, tetapi oleh seberapa kuat kader merasa menjadi bagian dari partai,” ujarnya.
Tim penguji juga menyoroti komposisi responden penelitian, yang sekitar 27,9 persen berasal dari Partai Demokrat. Pertanyaan itu muncul karena Herlina merupakan kader Demokrat sekaligus anggota DPRD Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Herlina mengakui adanya potensi researcher proximity bias atau bias kedekatan peneliti. Ia menjelaskan bahwa jaringan aksesnya sebagai kader Demokrat membuat distribusi responden dari partainya lebih besar dibanding partai lain.
“Saya mengakui dengan jujur bahwa komposisi 27,9 persen kader Demokrat adalah over-representasi yang berakar pada jaringan akses saya sebagai kader partai tersebut. Sebagai kader Demokrat dan anggota DPRD Kota Surabaya, jaringan akses peneliti lebih padat ke sesama kader Demokrat,” ujarnya.
Meski demikian, Herlina menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi validitas penelitian. Ia menyebut risetnya tidak bertujuan membandingkan karakteristik antarpartai, melainkan menguji hubungan antara identitas sosial, kepemimpinan transformasional, pertukaran sosial, dan komitmen afektif kader. “Penelitian ini menguji model relasional, bukan komparasi kelompok. Yang diestimasi adalah hubungan antar konstruk, sehingga relatif tetap kuat meskipun distribusi responden tidak seimbang,” katanya.
Herlina menambahkan bahwa temuan utama—identitas sosial sebagai prediktor terkuat dan pertukaran sosial yang berpengaruh negatif—berakar pada karakteristik politik Indonesia yang patronase dan figur-sentris. Menurutnya, karakteristik tersebut melekat pada semua partai, bukan hanya Demokrat. Ia menyimpulkan hasil penelitiannya tetap sah untuk menggambarkan mekanisme pembentukan komitmen afektif anggota DPRD di Jawa Timur secara umum. “Maka, ini adalah potret sah tentang mekanisme komitmen afektif anggota DPRD Jawa Timur secara agregat, bukan potret Partai Demokrat,” tegasnya.
Usai dinyatakan lulus, Herlina menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang selama menempuh pendidikan doktoral. Dalam pidato penutup, ia mengaku sempat mengalami masa sulit, termasuk hampir tiga semester tanpa perkembangan berarti sebelum kembali melanjutkan proses studi hingga tuntas.
Perjalanan akademik itu dijalani di tengah berbagai tanggung jawab sebagai anggota legislatif, kader partai, istri, dan ibu. Ia menyebut setiap tantangan menjadi pengingat bahwa cita-cita hanya dapat diraih melalui konsistensi dan ketekunan. “Keberhasilan bukan milik mereka yang paling cepat, tetapi milik mereka yang tidak berhenti berjalan,” ujar Herlina.
Menurut Herlina, gelar doktor yang diraihnya bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memberi manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya psikologi politik di Indonesia. “Saya berharap capaian ini tidak berhenti pada diri saya, tetapi menjadi bagian dari ikhtiar untuk memberi kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan,” pungkasnya.
