Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terutama pada aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Herman saat kegiatan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Rumah Makan Dusun Mahkota, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Senin (13/4). Kegiatan itu dihadiri berbagai elemen masyarakat dan perangkat desa.
Herman menilai KDKMP memiliki tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan aset dan tanah desa. Menurutnya, kepala desa perlu memastikan seluruh proses pemanfaatan aset dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk adanya mekanisme kompensasi yang jelas.
“Jangan sampai tanah desa digunakan tanpa mekanisme ganti rugi atau pencatatan yang jelas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Herman menyampaikan besaran anggaran program KDKMP mencapai Rp3 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp1,6 miliar disebut dialokasikan untuk pembangunan gerai, sedangkan sisanya untuk sarana prasarana, modal kerja, dan operasional.
Dengan nilai anggaran tersebut, ia mengingatkan agar pengelolaan program dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab karena seluruh penggunaan anggaran akan melalui proses pemeriksaan, terutama terkait pembelian aset dan operasional.
Herman juga mendorong keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan koperasi agar tumbuh rasa memiliki di masyarakat. “Libatkan aparat desa agar koperasi bisa dijaga dan dikembangkan bersama,” ujarnya.
Selain membahas KDKMP, Herman menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan.
Ia berharap, dengan pengelolaan yang baik serta sinergi antarwilayah, program KDKMP dapat memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa secara berkelanjutan.
