Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh menekankan pentingnya pemantauan opini publik di ruang daring dalam konferensi pengarahan Maret 2026 yang digelar pada pagi hari, 5 Maret. Penekanan ini disampaikan seiring penerapan pedoman untuk Arahan No. 01-CT/TU tertanggal 18 September 2025 tentang penguatan kepemimpinan Partai atas kerja opini publik dalam situasi baru.
Wakil Kepala Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh, Le Thi Thuy, menyatakan bahwa ruang digital kini menjadi lingkungan pembentukan dan penyebaran opini publik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut dia, setiap peristiwa sosial dapat berdampak langsung pada suasana hati, keyakinan, dan perilaku sosial.
Le Thi Thuy mengatakan kerja opini publik perlu memusatkan perhatian pada opini publik di dunia maya serta isu-isu sensitif. Ia menyebut sejumlah isu yang menjadi perhatian pada periode saat ini, antara lain penggusuran lahan, kesejahteraan sosial, agama, etnis, dan isu-isu yang muncul di media sosial. Ia menilai hal ini sebagai perubahan signifikan dalam arahan tersebut, karena ruang lingkup opini publik tidak lagi hanya di masyarakat, tetapi juga di lingkungan digital dengan penyebaran informasi yang cepat.
Dalam arahannya, komite partai dan para pemimpin diminta proaktif memahami sentimen warga di tingkat akar rumput. Mereka juga didorong secara rutin melakukan kontak dan dialog antara komite partai, pemerintah, dan masyarakat guna segera menangani isu ideologis serta persoalan yang menjadi perhatian dan keluhan publik. Kerja opini publik, menurut Le Thi Thuy, harus mencerminkan situasi sosial secara jujur, objektif, dan komprehensif.
Ia juga menekankan perlunya mendorong penerapan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data dalam analisis opini publik. Dengan pendekatan tersebut, pemantauan opini publik diarahkan bergeser dari metode manual menuju pengelolaan informasi berbasis data dan ilmiah, termasuk memperkuat survei sosiologis tentang opini publik melalui metode daring untuk memastikan kecepatan, ketepatan waktu, dan daya tanggap terhadap kebutuhan praktis.
Le Thi Thuy menambahkan, daerah dan unit terkait perlu berkoordinasi erat dengan para penyebar propaganda, wartawan, kolaborator opini publik, serta tokoh berpengaruh di masyarakat dan di internet. Koordinasi ini ditujukan untuk melaksanakan kerja opini publik secara efektif, melindungi landasan ideologis Partai, serta memerangi dan membantah informasi palsu dan berbahaya.
Dalam konferensi yang sama, Laksamana Muda Tran Manh Chien, Komisaris Politik Wilayah Angkatan Laut 2, menyampaikan topik khusus berjudul “Posisi, peran, potensi, dan kekuatan laut dan pulau-pulau Vietnam dalam pembangunan dan pertahanan nasional; dan situasi terkini di Laut Cina Selatan.”
Adapun arah propaganda ke depan, Wakil Kepala Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh Nguyen Tho Truyen menyarankan fokus pada pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan anggota Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031. Ia mendorong upaya membangkitkan kesadaran diri dan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, dengan tujuan agar Hari Pemilihan pada 15 Maret berlangsung demokratis, setara, legal, aman, dan ekonomis.
Konferensi juga menyoroti perlunya penguatan propaganda untuk mencegah dan memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Disebutkan bahwa hal ini merupakan tugas mendesak dan jangka panjang yang berkaitan langsung dengan prestise nasional, kepentingan strategis sektor perikanan, serta mata pencaharian nelayan yang berkelanjutan. Daerah pesisir diminta menegakkan hukum secara ketat, memperketat pengelolaan dari penangkapan ikan hingga ekspor, meningkatkan tanggung jawab para pemimpin, serta mencegah terulangnya pelanggaran dan menutup celah dalam pengelolaan kegiatan perikanan.
Selain itu, Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kota Ho Chi Minh mengarahkan agar penyebaran luas Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 dan kegiatan pelaksanaannya terus dilakukan. Arah penyebaran juga mencakup situasi, hasil, dan tugas pembangunan sosial-ekonomi, urusan luar negeri serta kegiatan diplomatik penting Partai dan Negara, serta sejumlah konten kunci lainnya.
