Mengapa “Kuliah Gratis” Mendadak Jadi Tren

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa pendidikan negeri dari SD hingga universitas seharusnya gratis segera memantik percakapan nasional.

Kalimat itu muncul pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, 18 September 2026, dan langsung menjalar ke ruang-ruang obrolan keluarga.

Pemicunya jelas: banyak orang merasakan perguruan tinggi negeri kian sulit digapai, terutama ketika jalur mandiri membawa biaya yang terasa tak masuk akal.

-000-

Ada tiga alasan mengapa isu ini cepat menjadi tren.

Pertama, menyentuh pengalaman sehari-hari kelas menengah dan rentan.

Biaya kuliah bukan sekadar angka di brosur, melainkan keputusan hidup: menunda mimpi, menjual aset, atau berutang demi masa depan anak.

Kedua, isu ini menyangkut keadilan.

Ketika PTN dipersepsikan sebagai tangga mobilitas sosial, setiap kenaikan biaya terasa seperti tangga yang ditarik menjauh.

Ketiga, pernyataan itu datang dari puncak kekuasaan.

Ketika presiden mengucapkan “seharusnya gratis”, publik otomatis menagih: kapan, bagaimana, dan biaya apa saja yang benar-benar ditanggung negara.

Dari Panggung Politik ke Ruang Kebijakan

Pernyataan tersebut merespons laporan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tentang mahalnya biaya masuk PTN, khususnya lewat jalur mandiri.

Keluhan itu bukan anomali, melainkan gejala dari persoalan yang lebih luas: biaya pendidikan tinggi negeri tidak berhenti pada Uang Kuliah Tunggal.

Dalam skema yang berlaku, sebagian mahasiswa dapat dikenai Iuran Pengembangan Institusi, terutama pada seleksi mandiri.

-000-

Di sinilah kata “gratis” mulai menuntut definisi.

Apakah gratis berarti UKT menjadi nol.

Atau gratis berarti seluruh komponen biaya masuk, termasuk IPI, ditanggung negara.

Atau gratis berarti negara membayar untuk kelompok tertentu, sementara yang lain tetap membayar dengan skema berjenjang.

-000-

Pernyataan politik yang kuat selalu menggugah.

Namun kebijakan publik menuntut sesuatu yang lebih dingin: desain pembiayaan, definisi sasaran, dan perhitungan fiskal yang tidak sederhana.

Jika tidak, kata “gratis” berisiko berubah menjadi sekadar slogan.

Masalah Utamanya: Seleksi Berdasarkan Daya Beli

Pendidikan tinggi masih menjadi salah satu instrumen paling penting untuk memperbaiki mobilitas sosial.

Anak dari keluarga berpendapatan rendah dapat memperbaiki posisi ekonominya melalui pendidikan, keterampilan, dan akses pekerjaan yang lebih baik.

Namun fungsi itu melemah ketika biaya pendidikan berubah menjadi pintu seleksi sosial.

-000-

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan ekonomi keluarga perlahan lebih menentukan daripada kemampuan akademik.

Persoalan paling terasa sering muncul pada jalur mandiri.

Selain UKT, calon mahasiswa dapat menghadapi IPI atau uang pengembangan dengan nilai berbeda antarkampus dan program studi.

-000-

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa pengenaan biaya harus memperhatikan kewajaran, proporsionalitas, dan kemampuan ekonomi mahasiswa.

Namun keberadaan berbagai komponen pembiayaan menunjukkan istilah “gratis” membutuhkan batas yang tegas.

Jika UKT menjadi nol, tetapi IPI tetap tinggi, hambatan masuk PTN belum sepenuhnya hilang.

“Gratis” Itu Apa: Pelajaran dari Cara Publik Membaca Kebijakan

Dalam percakapan publik, kata “gratis” dibaca sebagai kepastian.

Ia terdengar seperti perlindungan negara, bukan sekadar pengurangan biaya.

Karena itu, ketika realitas di lapangan tetap memunculkan pungutan lain, publik merasa dikhianati.

-000-

Di titik ini, inti persoalan bukan hanya angka.

Intinya adalah kepercayaan.

Jika negara ingin mengusung kuliah gratis, negara harus menjelaskan batasan biaya apa yang dimaksud.

Dan negara harus memastikan jalur penerimaan tidak berubah menjadi mekanisme seleksi berdasarkan daya beli.

Isu Besar Indonesia: Mobilitas Sosial, Produktivitas, dan Ketimpangan

Perdebatan kuliah gratis tidak berdiri sendiri.

Ia terkait langsung dengan isu besar Indonesia: ketimpangan kesempatan.

Ketika akses PTN menyempit, yang tergerus bukan hanya mimpi individu, melainkan cadangan talenta nasional.

-000-

Perguruan tinggi bukan sekadar tempat memperoleh ijazah.

Pendidikan tinggi menciptakan human capital, meningkatkan produktivitas, dan memperbesar peluang masuk pasar kerja formal.

Karena itu, biaya yang menghalangi akses dapat berdampak pada kualitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi.

-000-

Secara konseptual, diskusi ini bertemu pada dua ide besar.

Pertama, pendidikan sebagai investasi publik.

Kedua, pendidikan sebagai hak yang menentukan kemungkinan seseorang keluar dari kemiskinan antargenerasi.

Riset yang Relevan: Mengapa Pendidikan Tinggi Diperebutkan

Berbagai riset ekonomi pendidikan menempatkan pendidikan tinggi sebagai penentu pendapatan dan peluang kerja.

Konsep human capital menjelaskan bahwa tambahan pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Dampaknya sering terlihat dalam akses ke pekerjaan formal yang lebih stabil.

-000-

Riset tentang mobilitas sosial juga menekankan peran akses pendidikan.

Ketika biaya menjadi penghalang, mobilitas sosial melambat.

Akibatnya, ketimpangan dapat mengeras karena kesempatan tidak lagi ditentukan kemampuan, melainkan latar ekonomi keluarga.

-000-

Di tingkat kebijakan, literatur kebijakan publik mengingatkan soal definisi program.

Program yang ambigu memunculkan celah implementasi.

Dalam konteks “kuliah gratis”, ambiguitas dapat muncul pada komponen biaya, sasaran penerima, dan mekanisme penerimaan mahasiswa.

Rujukan Luar Negeri: Ketika “Gratis” Menuntut Desain yang Tegas

Sejumlah negara pernah mengalami perdebatan serupa: apakah pendidikan tinggi harus gratis, dan siapa yang menanggung biayanya.

Pelajaran utamanya bukan meniru mentah-mentah, melainkan memahami konsekuensi desain.

-000-

Di beberapa negara Eropa, pendidikan tinggi publik dikenal berbiaya rendah atau tanpa biaya kuliah.

Namun kebijakan itu biasanya disertai pembiayaan negara yang jelas, serta sistem dukungan hidup bagi mahasiswa tertentu.

Istilah “gratis” tidak dibiarkan menggantung.

-000-

Di negara lain, perdebatan biaya kuliah memuncak ketika beban mahasiswa meningkat.

Respons kebijakannya beragam.

Ada yang menurunkan biaya, ada yang memperluas bantuan, ada yang mengubah skema pembiayaan agar lebih adil.

-000-

Rujukan internasional memberi satu pesan penting.

Jika negara ingin memperluas akses, kebijakan harus menutup celah biaya tersembunyi.

Jika tidak, “gratis” berubah menjadi label, sementara hambatan tetap hidup dalam bentuk lain.

Ujian Nyata: UKT, IPI, dan Batas “Biaya yang Ditanggung Negara”

Berita ini mengingatkan publik bahwa biaya kuliah bukan satu komponen tunggal.

UKT adalah bagian yang paling dikenal, karena dibayar per semester.

Namun jalur mandiri dapat menambahkan IPI yang besarannya berbeda-beda.

-000-

Karena itu, ketika negara berbicara tentang kuliah gratis, pertanyaannya harus diperinci.

Apakah kebijakan akan menghapus UKT saja.

Atau juga meniadakan IPI dan pungutan lain yang menjadi syarat masuk.

-000-

Jika hanya satu komponen yang dihapus, jalur mandiri tetap bisa menjadi gerbang mahal.

Dan jika jalur mandiri tetap mahal, seleksi sosial tetap terjadi.

Di situlah kebijakan gratis harus diuji.

Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, pemerintah perlu mendefinisikan “kuliah gratis” secara eksplisit.

Definisi itu harus menyebut komponen biaya apa yang ditanggung negara, termasuk posisi UKT dan IPI.

Tanpa definisi, publik akan terus berdebat pada asumsi yang berbeda.

-000-

Kedua, kebijakan harus memastikan penerimaan mahasiswa tidak menjadi seleksi berdasarkan daya beli.

Jika jalur mandiri tetap memunculkan beban besar, tujuan memperluas akses akan pincang.

Prinsip kewajaran dan kemampuan ekonomi yang diatur regulasi harus diterjemahkan dalam praktik yang terukur.

-000-

Ketiga, komunikasi kebijakan harus jujur mengenai konsekuensi fiskal dan pilihan desain.

Publik dapat menerima kebijakan bertahap, selama arah dan ukurannya jelas.

Yang sulit diterima adalah janji yang terdengar mutlak, tetapi pelaksanaannya penuh pengecualian.

-000-

Keempat, kampus perlu transparan tentang struktur biaya.

Transparansi bukan sekadar memajang angka.

Transparansi berarti menjelaskan alasan, penggunaan, dan mekanisme perlindungan bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu.

-000-

Kelima, masyarakat sipil dan media perlu mengawal isu ini dengan disiplin fakta.

Perdebatan harus menuntut definisi, data, dan ukuran keberhasilan.

Dengan begitu, “kuliah gratis” tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi agenda yang bisa dievaluasi.

Penutup: Harapan yang Perlu Dijaga dengan Ketegasan

Janji kuliah gratis selalu memantik emosi, karena ia menyentuh urat nadi harapan keluarga.

Di banyak rumah, pendidikan adalah satu-satunya warisan yang bisa diperjuangkan.

Karena itu, publik berhak menagih definisi dan desain, bukan sekadar kata-kata.

-000-

Jika negara sungguh ingin pendidikan tinggi menjadi tangga mobilitas sosial, kebijakan harus menutup pintu seleksi berbasis daya beli.

Jika tidak, yang tersisa hanya ilusi akses.

Dan ilusi, dalam urusan masa depan, selalu mahal biayanya.

-000-

Seperti kata Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia.”