Karyawan Xbox Desak Transparansi di Tengah Kekhawatiran PHK Setelah Tahun Fiskal Microsoft Berakhir

Karyawan Xbox Desak Transparansi di Tengah Kekhawatiran PHK Setelah Tahun Fiskal Microsoft Berakhir

Sejumlah laporan menyebut Microsoft bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap karyawan di divisi video game setelah tahun fiskal perusahaan berakhir. Di tengah risiko tersebut, Serikat Pekerja Komunikasi (CWA) menyatakan akan bernegosiasi untuk melindungi hak-hak karyawan.

Pada awal Juni 2026, CEO Xbox Asha Sharma dan Chief Content Officer Matt Booty mengirim memo yang menandai 100 hari kepemimpinan mereka. Dalam memo itu, keduanya mengakui Xbox telah melakukan investasi berlebihan di tengah strategi yang terus berubah dan meningkatnya jumlah konten di pasar.

Dalam lima tahun terakhir, Xbox dilaporkan menggelontorkan lebih dari 89 miliar dolar AS untuk investasi dan dukungan bagi pengembang game, termasuk akuisisi Activision Blizzard King senilai 69 miliar dolar AS pada 2023. Namun, pendapatan tahunan dari segmen tersebut disebut turun hampir 500 juta dolar AS.

Dalam konferensi pers pada 29 Juni, Wakil Presiden CWA Wilayah 9 Frank Arace menekankan bahwa karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai tenaga kerja yang mudah digantikan. Menurutnya, Microsoft memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan tim pengembang, tetapi memilih memprioritaskan alokasi dana untuk tujuan lain.

Saat ini, CWA menyatakan mewakili sekitar 3.500 pekerja di industri video game. Serikat pekerja juga mencatat banyak karyawan di ZeniMax Online, Raven Software, Blizzard, serta tim pengembang di balik Overwatch dan Diablo telah membentuk serikat.

Sejumlah karyawan Xbox menyampaikan bahwa PHK mendadak dan penutupan studio pengembangan telah merugikan mereka, termasuk hilangnya tunjangan yang telah dikumpulkan serta berkurangnya personel berpengalaman. Mereka juga menilai ketidakstabilan yang berkepanjangan menghambat proses pembuatan game.

CWA berpendapat Microsoft belum menunjukkan itikad baik yang memadai dalam negosiasi, dengan sejumlah proposal pekerja disebut tertahan selama berbulan-bulan. Serikat pekerja menuntut transparansi yang lebih besar terkait rencana kepegawaian, jaminan pekerjaan, serta penetapan prosedur yang jelas sebelum PHK atau penutupan studio dilakukan.