Relasi antara rakyat dan negara tidak semata ditentukan oleh stabilitas ekonomi atau kelancaran administrasi pemerintahan. Dalam sejumlah kasus, legitimasi kekuasaan justru dapat melemah ketika ikatan emosional antara warga dan institusi negara merenggang. Negara tetap berjalan secara formal—hukum berlaku, anggaran disahkan, birokrasi bekerja—namun sebagian warga merasa tidak lagi “dipeluk” oleh negaranya sendiri.
Dalam konteks Indonesia belakangan ini, muncul gejala sosial-politik yang dinilai memperlihatkan kontras: di satu sisi, antusiasme besar publik terhadap figur pemimpin yang dianggap dekat dan membumi; di sisi lain, kritik menguat terhadap pendekatan negara yang dipersepsikan semakin formalistik, birokratis, bahkan cenderung militeristik dalam mengelola ruang sipil.
Dua peristiwa yang tampak berbeda disebut memperlihatkan benang merah mengenai psikologi publik. Pertama, sorakan sekitar 50 ribu warga dalam Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo ketika nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, disebut Presiden Prabowo Subianto dari podium. Kedua, kegelisahan publik menyusul meninggalnya sejumlah peserta pelatihan semi-militer calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih, yang memicu perdebatan tentang pendekatan kekuasaan dalam pembangunan desa.
Dalam pembacaan tertentu, dua fenomena itu dipahami sebagai sinyal serupa: sebagian rakyat merindukan negara yang hadir dengan kehangatan, empati, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Kerumunan, dalam perspektif sosiologi politik, tidak selalu dipandang sekadar kumpulan massa. Kerumunan dapat menjadi ekspresi psikologis kolektif. Pemikiran Gustave Le Bon dalam The Crowd misalnya, menekankan bahwa massa bergerak bukan hanya oleh rasionalitas, melainkan emosi bersama yang membentuk identitas sosial sementara.
Namun dalam demokrasi modern, kerumunan juga dapat dipahami sebagai medium komunikasi politik. Sorakan puluhan ribu orang di Gorontalo ketika nama Sherly Tjoanda disebut dinilai bukan sekadar euforia personal, melainkan bentuk dukungan emosional terhadap model kepemimpinan yang dianggap diharapkan.
Dalam peristiwa itu, Presiden Prabowo disebut sempat menghentikan pidatonya sesaat dan menyamakan sambutan tersebut seperti menyambut “pemenang Piala Citra”. Candaan itu dinilai mengandung pengakuan bahwa legitimasi sosial tidak sepenuhnya lahir dari struktur formal kekuasaan, melainkan juga dari ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat.
Sejumlah pendekatan dalam teori komunikasi politik modern menempatkan emotional bonding sebagai bentuk legitimasi yang kuat, melampaui sekadar popularitas elektoral. Dalam kerangka ini, publik ingin merasa “dilihat”, “didengar”, dan “dianggap ada” dalam proses politik maupun dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
