Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menghadiri rapat masuk (entry meeting) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/6/2026) di Palembang.
Pertemuan tersebut menandai dimulainya proses audit formal oleh BPK terhadap penggunaan anggaran daerah. Kehadiran pimpinan DPRD dalam kegiatan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara bertanggung jawab.
Andie Dinialdie menyatakan DPRD Sumsel mendukung tim pemeriksa BPK agar dapat melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional. Menurutnya, pemeriksaan LKPD merupakan instrumen penting untuk melihat kinerja keuangan daerah demi kepentingan masyarakat.
“DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini,” kata Andie.
Entry meeting ini merupakan tahapan awal pemeriksaan laporan keuangan daerah yang rutin dilaksanakan BPK setiap tahun. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran proses audit.
Dalam laporan kegiatan yang disampaikan Direktur Keuangan Negara V, Widhi Widayat, dijelaskan bahwa entry meeting bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara BPK dan jajaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk memastikan kesiapan dokumen serta dukungan koordinasi selama proses audit berlangsung.
Widhi juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan audit agar dapat berjalan efektif dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan daerah serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan muncul rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Sumatera Selatan pada masa mendatang.
