Klaim di media sosial yang menyebut Pemerintah Indonesia akan berhenti menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) dan mengalihkan seluruh transaksi internasional ke yuan China pada 2026 ramai diperbincangkan. Narasi tersebut juga menautkan nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seolah-olah pemerintah telah mengambil keputusan untuk meninggalkan dolar AS secara total.
Isu itu bermula dari unggahan di platform Threads yang menyatakan bendahara negara bersikap tegas untuk tidak lagi bergantung pada dolar AS. Perbincangan kemudian meluas di tengah perhatian publik terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Namun, berdasarkan keterangan yang beredar dalam pemberitaan faktual, klaim “setop total” penggunaan dolar AS tidak sesuai dengan konteks. Pemerintah disebut tidak memiliki rencana untuk meninggalkan dolar AS sepenuhnya, baik dalam transaksi internasional maupun pembiayaan negara. Yang dibahas adalah upaya diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya melalui rencana penerbitan instrumen bernama Panda Bond.
Panda Bond adalah surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau entitas asing di pasar keuangan China dengan denominasi renminbi (yuan). Tujuan penerbitan instrumen ini disebut untuk memperluas sumber pendanaan dan memperkuat cadangan devisa, sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam penjelasan yang beredar, Panda Bond juga dipandang menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif serta membuka akses ke basis investor yang lebih luas, khususnya di kawasan Asia Timur.
Dalam klarifikasi terkait isu tersebut, Purbaya disebut pernah menyampaikan pernyataan mengenai penguatan rupiah usai rapat terbatas di Istana Negara. Pernyataan itu kemudian dipelintir di media sosial menjadi narasi bahwa Indonesia akan mengganti dolar AS dengan yuan. Padahal, konteksnya adalah menyediakan alternatif pembiayaan selain penerbitan surat utang dalam denominasi dolar AS yang selama ini mendominasi pasar.
Menurut penjelasan tersebut, diversifikasi dimaksudkan agar posisi keuangan Indonesia lebih stabil karena tidak bergantung pada satu mata uang. Purbaya juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi kas negara dinilai masih cukup kuat, sementara pemerintah berfokus menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi yang terukur dan prudent.
Dalam kerangka strategi pembiayaan, denominasi dolar AS disebut tetap digunakan sebagai mata uang acuan utama, sedangkan denominasi yuan melalui Panda Bond ditempatkan sebagai alternatif untuk diversifikasi. Pendanaan berbasis dolar AS umumnya menyasar investor global dan lembaga keuangan Barat, sementara Panda Bond mengarah pada investor di pasar modal China dan Asia Timur. Dari sisi kebijakan, diversifikasi dinilai membantu mengurangi risiko pemusatan pada satu mata uang serta memperkuat ketahanan ketika terjadi gejolak di pasar tertentu.
Sejumlah pejabat juga menekankan pentingnya diversifikasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Purbaya disebut menyoroti bahwa menambah opsi pembiayaan melalui pasar China tidak berarti menutup pintu bagi pasar global lain yang menggunakan dolar AS. Langkah semacam ini dipandang lazim dilakukan banyak negara berkembang untuk memitigasi risiko gejolak nilai tukar.
Sementara itu, Bank Indonesia disebut terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah yang dinilai masih berada di bawah nilai wajarnya. BI juga menyatakan indikator makroekonomi Indonesia masih solid dan tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi.
Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah akan meninggalkan dolar AS dan beralih sepenuhnya ke yuan dinilai menyesatkan. Informasi yang lebih tepat adalah pemerintah mempertimbangkan diversifikasi instrumen pembiayaan, termasuk opsi menerbitkan Panda Bond, tanpa menghapus peran dolar AS dalam strategi ekonomi dan pembiayaan Indonesia.
