Klaim bahwa pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 600.000 kepada pekerja pada pertengahan Juni 2026 beredar di media sosial. Sejumlah unggahan menyertakan tautan yang disebut sebagai laman untuk mengecek penyaluran bantuan.
Namun, hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com menyimpulkan informasi tersebut tidak benar. Narasi yang beredar dinyatakan hoaks dan diduga menjadi modus pencurian data pribadi.
Dalam unggahan yang tersebar, narasi menyebut pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan BSU kepada 2.450.068 pekerja mulai hari Selasa sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Unggahan itu juga mengklaim jumlah tersebut merupakan bagian dari 3.697.836 penerima tahap pertama, dengan sisanya disebut masih dalam proses penyaluran, lalu mengajak pengguna untuk mengecek melalui tautan.
Kompas.com mencatat hoaks terkait penyaluran BSU Rp 600.000 berulang kali muncul di media sosial sepanjang 2026 dan telah dibantah oleh Kemenaker. Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” kata Faried, dikutip dari laman Kemenaker, 7 Januari 2026.
Selain itu, tautan yang dibagikan dalam unggahan hoaks mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Masyarakat diimbau tidak mengklik tautan tidak resmi maupun mengisi data pribadi karena berpotensi menjadi upaya phishing atau pencurian data.
Dengan demikian, klaim pemerintah menyalurkan BSU pada pertengahan Juni 2026 dinyatakan hoaks. Kemenaker mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program BSU, terutama yang menyertakan tautan mencurigakan.
