Sejumlah ahli dan ilmuwan menilai diperlukan pemikiran yang lebih proaktif untuk menciptakan, memprediksi, dan mengarahkan opini publik, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam ke-14. Pandangan ini mengemuka dalam konferensi ilmiah bertajuk “Kerja Opini Publik dalam Pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14” yang digelar di Hanoi pada 26 Juni.
Konferensi tersebut diselenggarakan bersama oleh Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat, Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, serta Akademi Ilmu Sosial Vietnam. Lokakarya dipimpin oleh sejumlah anggota Komite Sentral Partai, termasuk Pham Tat Thang selaku Wakil Kepala Komite Tetap Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat, Le Hai Binh selaku Wakil Direktur Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh, serta Le Van Loi selaku Presiden Akademi Ilmu Sosial Vietnam yang juga menjabat Wakil Kepala Departemen Kebijakan dan Strategi Pusat, bersama Wakil Ketua Dewan Teoretis Pusat.
Dalam sambutannya, Le Hai Binh menekankan pentingnya memahami dan meneliti opini publik untuk mencerminkan secara akurat pemikiran, perasaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan strategis Partai. Menurutnya, pemahaman tersebut juga dapat menjadi bahan rujukan tambahan bagi lembaga pimpinan dalam meningkatkan kualitas kebijakan serta mengevaluasi hasil implementasinya.
Ia menilai, dalam konteks saat ini, pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional ke-14 tidak cukup hanya mengandalkan penyebaran informasi dan pemahaman isi resolusi. Pelaksanaannya, kata dia, perlu dikoordinasikan secara erat dengan pemahaman, analisis, dan pengarahan opini publik. Tanpa koordinasi ini, implementasi resolusi berisiko bersifat dangkal, kurang meyakinkan, dan mudah dipengaruhi oleh arus informasi yang saling bertentangan. Karena itu, seminar dinilai memiliki signifikansi praktis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan resolusi pada periode sekarang.
Dalam sesi pembahasan, Profesor Phung Huu Phu—mantan anggota Komite Sentral Partai dan mantan Wakil Kepala Departemen Propaganda Pusat—menyebut opini publik dan kerja opini publik di Vietnam bersifat dinamis dan beragam, dengan banyak fenomena, dinamika, karakteristik, serta ciri baru. Namun, ia menyoroti bahwa artikel dan teori baru mengenai opini publik dan kerja opini publik di Vietnam masih sangat terbatas.
Phung Huu Phu juga menilai teori-teori baru tentang opini publik dan kerja opini publik di era digital di berbagai negara berkembang sangat kaya dan dapat menjadi pengetahuan ilmiah berharga dengan jangkauan universal. Ia mendorong agar unsur-unsur inti yang masuk akal dan sesuai dengan kondisi Vietnam dipahami secara menyeluruh, diteliti secara mendalam, serta diserap untuk menyempurnakan dan memperkaya teori kerja opini publik di Vietnam.
Sementara itu, Nguyen Trung Kien yang mewakili Kementerian Luar Negeri mengusulkan sejumlah kelompok solusi. Di antaranya, reformasi pola pikir, modernisasi infrastruktur teknologi, serta pembaruan secara komprehensif atas isi dan metode komunikasi. Ia juga menekankan perlunya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya opini publik eksternal melalui promosi diplomasi akademis dan pemanfaatan jaringan warga Vietnam di luar negeri serta mahasiswa. Selain itu, ia menyoroti pentingnya merampingkan struktur organisasi dan meningkatkan kapasitas profesional staf.
Profesor Le Ngoc Hung dari Universitas Nasional Vietnam, Hanoi, memaparkan analisis serta usulan solusi terkait pendekatan interdisipliner dalam meneliti dan memprediksi opini publik. Adapun Dr. Pham Thu Ha, Direktur Departemen Penelitian Opini Publik, menegaskan perlunya inovasi dalam riset opini publik seiring perkembangan jejaring sosial dan kecerdasan buatan, agar dapat berkontribusi pada pelaksanaan Resolusi Kongres Partai ke-14.
Dalam kesempatan yang sama, Profesor Madya Doktor Musik Do Hong Quan, Sekretaris Komite Partai dan Presiden Persatuan Asosiasi Sastra dan Seni Vietnam, mengusulkan agar peran asosiasi sastra dan seni ditingkatkan dalam memahami dan membimbing opini publik.
Menutup seminar, Pham Tat Thang menyatakan paparan dan pidato yang disampaikan menunjukkan kedalaman teori, kekayaan praktik, serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Ia menilai diskusi tersebut memperjelas posisi, peran, dan kontribusi praktis kerja opini publik dalam pelaksanaan Resolusi Kongres Partai ke-14, sekaligus memberikan analisis dari berbagai sisi mengenai capaian, keterbatasan, tantangan, serta arah pembaruan kerja opini publik.
Lokakarya itu juga mencatat meningkatnya kesadaran komite Partai, organisasi Partai, dan lembaga pemerintah di berbagai tingkatan mengenai posisi dan pentingnya kerja opini publik. Kerja opini publik disebut sebagai salah satu saluran informasi strategis untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pemerintahan Partai.
Konferensi menegaskan kontribusi praktis kerja opini publik dalam implementasi pedoman dan kebijakan Partai dan Negara, terutama yang terkait langsung dengan Resolusi Kongres Partai ke-14. Pada saat yang sama, kerja opini publik dinilai menghadapi kebutuhan inovasi yang kuat dalam pemikiran, metode, serta kapasitas organisasi.
Menurut rangkuman seminar, berbagai presentasi membagikan model yang dinilai baik, pendekatan inovatif, dan pengalaman dari praktik di kementerian, departemen, daerah, serta unit terkait. Meski capaian masa lalu dinilai patut diapresiasi, para peserta menilai praktik saat ini menuntut standar baru yang lebih tinggi.
Pham Tat Thang menyarankan agar panitia penyelenggara menyerap dan mensintesis seluruh pendapat dan diskusi, terutama poin baru, model baik, metode efektif, serta rekomendasi strategis. Ia juga meminta agar hasil lokakarya dirampungkan dalam bentuk laporan, termasuk laporan khusus untuk memberi nasihat kepada Politbiro dan Sekretariat mengenai pembaruan kerja opini publik dalam pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14. Selain itu, ia mendorong penelitian dan pengembangan seperangkat indikator mengenai sentimen sosial, kepercayaan sosial, tingkat konsensus sosial, serta efektivitas komunikasi kebijakan untuk mendukung kepemimpinan dan bimbingan pemerintah pusat maupun daerah.
