SAMARINDA — Koalisi Pemuda Anti Korupsi (KPAK) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Senin (22/6/2026). Aksi ini menuntut keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran pengadaan smart board.

Massa aksi mendesak agar proses pengadaan dapat diakses secara transparan oleh publik, mulai dari besaran anggaran hingga mekanisme tender. Mereka menilai, karena program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan sepenuhnya.

Koordinator lapangan KPAK Kaltim, Syaifullah Majid, menyebut penolakan Disdikbud untuk membuka detail anggaran justru memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. “Ketika informasi dasar seperti anggaran tidak dibuka, publik wajar mempertanyakan. Apalagi ini menyangkut uang daerah yang bersumber dari rakyat,” ujarnya pada Senin sore.

Dalam dialog dengan peserta aksi, Disdikbud Kaltim melalui Kepala Bidang SMK, Surasa, menyampaikan bahwa informasi anggaran pengadaan smart board tidak dapat dipublikasikan secara rinci. Alasannya, hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.

Pernyataan tersebut memicu kritik dari peserta aksi. Mereka menilai alasan itu tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Menurut KPAK, transparansi justru penting untuk mencegah munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.