Krisis politik di Israel kian menguat menjelang rencana pemilu Oktober 2026. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kehilangan pijakan di parlemen, sementara perang yang berkepanjangan tidak menghasilkan kemenangan yang dianggap menentukan. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang terus mengemuka: sejauh mana perubahan di dalam politik Israel dapat memengaruhi kehidupan rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan?
Selama bertahun-tahun, Netanyahu membangun reputasi politiknya pada dua klaim utama: keamanan dan stabilitas. Namun pada pertengahan 2026, dua fondasi itu terguncang. Koalisinya kehilangan mayoritas, sejumlah partai keluar dari pemerintahan, dan jajak pendapat berulang kali menunjukkan blok pendukungnya berada di bawah ambang 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan di Knesset. Di saat yang sama, parlemen Israel telah meloloskan langkah awal untuk membubarkan diri, membuka jalan menuju pemilu lebih cepat.
Bagi pengamat isu Palestina, dinamika ini penting dicermati secara jernih. Perubahan politik di Tel Aviv tidak otomatis berarti perubahan kebijakan terhadap Palestina. Namun, politik domestik Israel tetap dapat memengaruhi kondisi di lapangan, mulai dari intensitas kebijakan di Tepi Barat hingga ruang bagi kelompok-kelompok ekstrem dalam memengaruhi agenda negara.
Koalisi kehilangan mayoritas
Israel menganut sistem parlementer yang membuat kelangsungan pemerintahan sangat ditentukan oleh aritmetika kursi. Seorang perdana menteri membutuhkan dukungan minimal 61 dari total 120 anggota Knesset. Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022 lewat koalisi yang disebut banyak pengamat sebagai salah satu yang paling sayap kanan dalam sejarah Israel, dengan menggandeng partai-partai ultranasionalis dan ultra-religius.
Namun koalisi tersebut mulai retak pada pertengahan 2025 ketika partai-partai ultra-Ortodoks (Haredi) meninggalkan pemerintahan. Perkembangan itu membuat mayoritas Netanyahu menyusut hingga berada di ambang batas. Pada 2026, situasi memburuk: dilaporkan hingga 106 anggota Knesset mendukung rancangan undang-undang pembubaran parlemen untuk pemilu lebih awal, dan langkah itu telah lolos pembacaan pertama. Sejumlah jajak pendapat sepanjang 2026 juga konsisten memproyeksikan blok Netanyahu hanya meraih sekitar 49–51 kursi bila pemilu digelar saat ini—jauh dari syarat membentuk pemerintahan.
Bayang-bayang 7 Oktober dan polarisasi domestik
Krisis ini tidak lepas dari dampak serangan 7 Oktober 2023, yang mengguncang citra Netanyahu sebagai pemimpin dengan kompetensi keamanan. Pertanyaan mengenai kegagalan keamanan terus menghantui, terlebih ketika Netanyahu menolak membentuk komisi penyelidikan negara resmi atas peristiwa tersebut. Penolakan itu disebut memperdalam ketidakpercayaan, termasuk di sebagian basis pendukungnya.
Polarisasi di masyarakat Israel juga telah menguat sejak sebelum 7 Oktober. Upaya pemerintah Netanyahu melakukan “perombakan yudisial” memicu gelombang protes besar. Setelah itu, perang yang berkepanjangan di Gaza dan Lebanon dinilai tidak meredakan perpecahan, melainkan menambah lapisan ketegangan baru di dalam negeri.
Isu wajib militer Haredi menjadi pemicu utama
Salah satu titik paling eksplosif dalam krisis politik Israel adalah persoalan wajib militer bagi komunitas Haredi. Selama puluhan tahun, banyak kalangan ultra-Ortodoks mendapat pembebasan luas dari wajib militer untuk studi keagamaan. Pengaturan ini lama ditoleransi, tetapi perang yang berlangsung berkepanjangan mengubah suasana. Ketika tentara cadangan dipanggil berulang kali, tuntutan kesetaraan beban makin kuat dari warga sekuler dan tradisional.
Masalah ini makin rumit setelah Mahkamah Agung Israel memutuskan kerangka pembebasan yang ada inkonstitusional. Pemerintah pun berada dalam posisi sulit: merumuskan legislasi yang berisiko mengasingkan partai-partai Haredi—yang selama ini menjadi penopang koalisi—atau menghadapi kemarahan publik yang lebih luas. Ketidakmampuan pemerintah meloloskan aturan wajib militer yang memuaskan kubu Haredi disebut menjadi faktor kunci keluarnya partai-partai ultra-Ortodoks dari koalisi dan runtuhnya mayoritas Netanyahu.
Perang berlarut dan kelelahan publik
Di tengah krisis politik, Israel juga menghadapi kelelahan strategis akibat perang yang berkepanjangan. Disebutkan bahwa dalam berbagai survei, publik masih mendukung tujuan-tujuan perang melawan Iran dan Hizbullah. Namun dukungan itu bercampur dengan rasa letih karena konflik dinilai tidak memiliki akhir yang jelas atau kemenangan yang menentukan.
Kelelahan tersebut diperkuat oleh cara perang dengan Iran berakhir melalui gencatan senjata yang ditengahi Amerika, termasuk di Lebanon. Gencatan senjata itu dipersepsikan secara luas sebagai paksaan dari Washington, bukan pilihan strategis Israel. Kritik pun menguat, terutama di wilayah utara, ketika warga di kota-kota perbatasan merasa pemerintah gagal melindungi kedaulatan mereka. Ketegangan bertambah ketika Amerika disebut bernegosiasi langsung dengan Iran untuk mengakhiri perang tanpa melibatkan Israel sebagai pihak.
Oposisi terpecah, alternatif belum solid
Kelemahan Netanyahu tidak otomatis berarti oposisi siap mengambil alih. Oposisi Israel digambarkan terfragmentasi dan lebih dipersatukan oleh tujuan menggulingkan Netanyahu daripada oleh visi bersama. Sejumlah tokoh bermunculan, termasuk Naftali Bennett yang disebut melakukan comeback lewat partai baru dan dalam beberapa jajak pendapat meraih lebih dari dua puluh kursi, serta sejumlah mantan pejabat keamanan yang membentuk kendaraan politik sendiri.
Namun, hampir semua tokoh oposisi utama berasal dari arus utama Zionis dan banyak yang memiliki rekam jejak keamanan yang keras. Dalam kerangka ini, perbedaan dengan Netanyahu lebih sering dipahami sebagai perbedaan gaya, kompetensi, dan sikap terhadap demokrasi internal Israel, bukan perubahan mendasar dalam pendekatan terhadap Palestina.
Apa artinya bagi Palestina
Krisis politik Israel memunculkan dua risiko pembacaan yang ekstrem. Pertama, harapan berlebihan bahwa jatuhnya Netanyahu akan otomatis membawa keadilan bagi Palestina. Dalam narasi yang disajikan, sejarah tidak mendukung anggapan tersebut: pendudukan, ekspansi permukiman, dan blokade disebut telah berlangsung di bawah berbagai pemerintahan Israel dari beragam spektrum politik.
Kedua, sinisme total bahwa politik Israel tidak relevan sama sekali bagi Palestina. Pandangan ini juga dinilai keliru karena dinamika internal Israel dapat memengaruhi intensitas kebijakan di Tepi Barat, ruang gerak kelompok ekstrem yang menyerukan aneksasi atau pengusiran, serta sikap pemerintah terhadap hukum internasional. Dengan kata lain, politik Israel bukan satu-satunya penentu nasib Palestina, tetapi tetap menjadi variabel yang membentuk kondisi di lapangan.
Di sisi lain, krisis ini juga dibaca sebagai indikasi bahwa beban konflik berkepanjangan memiliki konsekuensi internal bagi Israel sendiri. Kelelahan publik terhadap perang tanpa akhir dan keretakan sosial-politik yang dalam menunjukkan adanya batas terhadap proyek mobilisasi permanen, meski hal itu tidak serta-merta menjadi jaminan perubahan kebijakan terhadap Palestina.
Kesimpulan
Menjelang pemilu 2026, Israel menghadapi kombinasi tekanan politik dan sosial: koalisi yang kehilangan mayoritas, perdebatan tajam soal wajib militer Haredi, polarisasi pasca-7 Oktober, serta perang berkepanjangan yang memicu kelelahan publik. Meski Netanyahu tampak semakin rapuh, oposisi juga belum menunjukkan kesatuan yang solid, dan perubahan kepemimpinan tidak otomatis berarti perubahan substansial pada kebijakan pendudukan.
Bagi isu Palestina, perkembangan ini penting dipahami sebagai konteks—bukan sebagai kepastian bahwa perubahan di puncak kekuasaan Israel akan mengubah realitas di lapangan. Dinamika domestik Israel dapat memengaruhi kebijakan, tetapi arah keadilan bagi Palestina, dalam narasi ini, tidak dapat digantungkan semata pada pergantian figur di Tel Aviv.
